Gas Industri Non-PGBT Kian Mahal, Pengamat Energi Fahmy Radhi Sarankan Buka Keran Impor

Pengamat energi Fahmy Radhi. (Dok. Pribadi)

JawaPos.com – Pemerintah didorong untuk membuka opsi impor gas bumi guna mengatasi kesenjangan pasokan yang kian dirasakan industri, terutama yang tidak termasuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Langkah ini dinilai sebagai solusi antara yang bisa menjaga ketahanan energi nasional secara lebih adil dan efisien.

Ekonom Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa impor gas bisa menjadi solusi strategis di tengah penurunan pasokan dari hulu akibat natural declining. Kondisi ini diperparah oleh prioritas penyaluran gas kepada industri penerima program HGBT, yang menyisakan pasokan lebih sedikit untuk industri lainnya.

“Membuka opsi impor itu penting sebagai salah satu cara menjaga ketahanan energi nasional. Selain itu, ini akan menciptakan persaingan harga yang lebih sehat,” ujar Fahmy kepada wartawan.

Menurutnya, realokasi gas ekspor ke dalam negeri tidak selalu menjadi solusi ideal karena harga gas ekspor yang cenderung lebih tinggi dan penggunaannya yang telah dikontrak sejak awal. Dengan begitu, membeli dari luar negeri bisa menjadi alternatif jika harganya lebih kompetitif.

“Kalau harga impor lebih murah dan bisa dijangkau industri, ya biarkan saja berlaku hukum pasar. Tidak semua harus mengandalkan gas dalam negeri jika memang lebih mahal,” ucapnya.

Fahmy menegaskan bahwa pihak yang melakukan impor harus institusi yang mampu membaca kebutuhan dan suplai secara nasional, agar tidak terjadi oversupply atau kelangkaan. Opsi ini juga hanya bersifat sementara sampai pasokan domestik kembali stabil.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pipa gas bumi nasional. Fahmy menyebut pembangunan jaringan pipa tidak bisa hanya bergantung pada sektor swasta, tetapi perlu didorong lewat pembiayaan negara seperti model pembangunan jalan tol.

“Infrastruktur pipa adalah keniscayaan jika ingin swasembada energi. Pemerintah harus memprioritaskannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menyuarakan kegelisahan industri non-PGBT yang harus menanggung harga gas lebih mahal akibat keterbatasan pasokan. Padahal mereka bukan penyebab kelangkaan.

“Situasi ini tidak adil. Pemerintah harus segera bertindak untuk menjamin pasokan yang adil dan harga yang wajar,” tegasnya.

Anggawira mengusulkan agar sebagian gas ekspor dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, baik Fahmy maupun pelaku industri menilai, kebijakan realokasi saja tidak cukup tanpa solusi tambahan seperti pembukaan impor dan percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional.