Isu Jabodetabek Lockdown, Apa yang Terjadi Pada Perekonomian?

JawaPos.com - Beredar kabar bahwa kawasan zona merah Covid-19 seperti Jakarta dan sekitarnya akan dilakukan lockdown. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo memastikan tidak ada penutupan jalan di seluruh pintu masuk Jakarta. Warga luar Jakarta yang hendak masuk masih diperbolehkan melalui perbatasan manapun.

Ibu kota sendiri merupakan sentral perekonomian Indonesia. Jika memang ada lockdown, apa yang akan terjadi terhadap perekonomian Indonesia?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa kebijakan yang akan diambil pemerintah ini akan membuat ekonomi secara nasional anjlok. Sebab, 70 persen perputaran uang berada di Jakarta.

"Jika lockdown di Jakarta, pastinya semua distribusi barang jasa dan aktivitas ekonomi akan berada dalam titik 0," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (30/3).

Kemudian, menurutnya, masa pemulihan ekonomi ini akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, disebutkan bisa membutuhkan waktu hingga 3 tahun agar pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali di atas 5 persen.

"Ekonomi Indonesia butuh 2 sampai 3 tahun untuk recovery diatas 5 persen. Itu pun belum mempertimbangkan faktor berlanjutnya perang dagang dan resesi global," tuturnya.

Pemerintah pun disarankan untuk menyediakan kebutuhan dasar secara menyeluruh kepada warga yang terdampak pada saat penerapan lockdown. Mulai dari masyarakat miskin, rentan miskin hingga pekerja informal.

"Kemudian pemenuhan kebutuhan pokok harus dilakukan door to door ke tiap rumah. Terakhir adalah memberi stimulus Rp 1.000 triliun minimum untuk menjamin tidak adanya PHK dan fasilitas kesehatan yang memadai," tutupnya.

Di waktu yang berbeda, Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho juga sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia harus merelakan ekonominya demi menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakatnya.

"Kebijakan lockdown perlu meski memiliki konsekuensi menghentikan pekerja untuk bekerja dan memperlambat konsumen untuk konsumsi. kalau hanya memperhatikan ekonomi, ini akan jadi malapetaka ke depan. pilihan terbaiknya adalah menekan angka kematian, tapi juga menekan agar hilangnya PAD (pendapatan asli daerah) tidak besar melalui kebijakan ekonomi," katanya.