OJK Luruskan Pernyataan Prabowo soal MSCI: Bukan Menantang

JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, membantah interpretasi bahwa ungkapan Presiden Prabowo Subianto seakan-akan menantang Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Enggak lah (menantang), enggak ada,” ujar Friderica di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam rapat kabinet menyebut bahwa Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman MSCI.

Baca Juga:5 Zodiak yang diramal Kelimpahan Rezeki Mendadak Sepanjang Oktober 2026

Pernyataan itu disampaikan di tengah rencana penyedia indeks pasar global tersebut mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Friderica menyebut, ungkapan Presiden Prabowo akan MSCI merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung reformasi pasar modal Indonesia agar semakin baik kedepannya.

Ia memastikan bahwa, sampai dengan saat ini otoritas pasar saham Indonesia seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terus membangun komunikasi dengan MSCI.

“Kita melihat bagaimana semua upaya dukungan Bapak Presiden juga supaya pasar modal Indonesia itu semakin kredibel. Makanya reformasi terus kita lakukan. Semakin kredibel, semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi rumah untuk long-term investment buat masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:Akhir Bulan Membawa Angin Segar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Berpeluang Kecipratan Rezeki Nomplok

Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, meskipun dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang baik.

Ia menegaskan, berbagai tekanan yang muncul tidak akan membuat Indonesia kehilangan keberanian dalam menghadapi tantangan.

"Kita terus diadang ada apa itu, macam-macam lah, ada MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takutin kita. Saya hanya katakan pada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).