Legislator Dukung Danantara Bongkar Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membongkar dugaan fraud atau kecurangan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

"Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujar anggota DPR yang membidangi badan usaha milik negara tersebut, dikutip Rabu (8/7).

Selain itu, dia juga mendukung langkah Danantara untuk membongkar dugaan fraud karena PT Pos Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional.

Baca Juga:Danantara Temukan Indikasi Rekayasa Keuangan di PT Pos Indonesia

Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok daerah, lanjut dia, PT Pos Indonesia memegang peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ekonomi digital.

"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel," katanya.

Oleh sebab itu, Rivqy mengatakan langkah Danantara dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Namun, dia mengingatkan Danantara agar evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia tetap dilakukan untuk membuat perusahaan tersebut kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat.

Baca Juga:Danantara Buka Suara Soal Mundurnya Dirut PT Pos Indonesia

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita," katanya mengingatkan

Rivqy memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing nasional.