Bukan Lagi soal Kualitas, Pemerintah Akui Akses Pasar Jadi Kendala Industri Kreatif

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, pemerintah perlu mengubah cara mendukung industri kreatif nasional.

Pasalnya, kata Muhaimin, tantangan terbesar pelaku industri kreatif Indonesia saat ini bukan lagi menghasilkan produk yang berkualitas, melainkan membuka akses agar karya-karya tersebut mampu menembus pasar global.

"Peran pemerintah adalah membuka jalan, bukan menghalangi inisiatif masyarakat. Cara berpikirnya harus berubah. Dukungan pemerintah tidak selalu diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari seberapa banyak peluang yang berhasil dibuka bagi masyarakat," jelas Muhaimin saat mengunjungi Indonesia Marketplace dalam rangkaian MASA Singapore 2026 di Takashimaya Shopping Centre, Singapura, dikutip Senin (6/7).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, banyak karya anak bangsa telah memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat global.

Namun, tantangan terbesar sering kali bukan pada produk yang dihasilkan, melainkan sulitnya membangun koneksi dengan pasar, pembeli, investor, maupun jejaring internasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus berperan sebagai pembuka akses dan penghubung antar pemangku kepentingan daripada mengambil alih peran pelaku usaha.

Adapun penyelenggaraan MASA menunjukkan bahwa pemerintah dapat menciptakan dampak besar melalui peran sebagai enabler yang membuka ruang kolaborasi antara pelaku kreatif Indonesia, sektor swasta, pembeli, investor, media, dan mitra internasional.

"Kalau pemerintah bekerja sendiri, yang lahir hanya program. Tetapi ketika pemerintah menghubungkan pelaku usaha, komunitas, investor, media, dan pasar, yang lahir adalah ekosistem. Dampaknya lebih besar dan berkelanjutan," jelasnya.

Menurut Muhaimin, paradigma seperti ini perlu diperluas ke berbagai sektor pembangunan. Pemerintah harus semakin banyak berperan sebagai bridge builder (membangun jembatan) yang menghilangkan hambatan, mempercepat kolaborasi, dan membuka akses bagi masyarakat untuk berkembang.

Ditegaskannya, keberhasilan pemerintah ke depan harus diukur dari seberapa besar peluang yang berhasil dibuka bagi masyarakat untuk tumbuh dan bersaing di tingkat global.