Patriot Bond Cara Cepat Tarik Uang Konglomerat, Analis dan Pakar Dorong Evaluasi Anggaran

JawaPos.com - Terbitnya aturan yang mendasari Patriot Bond dan Merah Putih Bond memunculkan pertanyaan di benak sejumlah analis dan pakar. Mereka mendorong evaluasi penggunaan anggaran. Itu dinilai lebih mendesak ketimbang mengambil cara cepat untuk menarik uang dari konglomerat lewat kedua produk tersebut. 

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan negara sedang butuh uang. Dia menduga pemerintah kalang kabut lantaran di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit, harus tetap menjalankan program prioritas dan membayar utang yang akan jatuh tempo.

"Kemungkinan besarnya adalah kan negara ini kalang kabut, lagi panik nggak punya uang, negara mau bangkrut ini bingung kan. Tapi, bukan dicari kenapa bisa seperti ini? Kenapa kita nggak punya uang, nanti Juli bayar utang? Kemudian APBN-nya sampai nggak karu-karuan. Kan ini belum 2 tahun loh pemerintahan yang ini," kata dia saat diwawancarai pada Kamis (25/6).

Menurut Yenti, beberapa hal yang harus diperhatikan dan dievaluasi penggunaan anggarannya adalah program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Dia tidak menyebut program tersebut buruk, malah dia menyampaikan bahwa program seperti Sekolah Rakyat adalah program yang benar. 

"Itukah yang membuat sampai jebol, sampai kita seperti ini? Nah, kalau memang itu ya jangan terus mencari solusi membuat peraturan ekonomi yang nabrak peraturan, pandangan orang hukum, pandangan orang kejahatan ekonomi hukum," ujarnya. 

Menurut Yenti, pemerintah harus tetap cermat dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kebutuhan dana yang mendesak diselesaikan lewat aturan yang berpotensi melanggar hukum. Apabila dipaksakan, akan sangat berbahaya bagi negara. Bahkan bukan tidak mungkin malah menimbulkan pertanyaan yang sama di benak investor sehingga mereka enggan menaruh uangnya di Indonesia. 

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman pun berpandangan serupa. Dalam wawancara pada Jumat (26/6), negara tampak sangat butuh uang. Sampai-sampai kebutuhan itu rela ditukar dengan imunitas dari segala konsekuensi hukum pidana, perdata, dan perpajakan, khusus untuk semua pihak yang bersedia menaruh duit di Patriot Bond atau Merah Putih Bond. 

"Ini artinya ada kebutuhan pendanaan yang menunjukkan kondisinya sangat butuh uang, sehingga apapun dilakukan termasuk dengan memberikan imunitas. Nggak melihat sumber uangnya dari mana, dia tutup mata, yang penting dibeli SBN gitu kan. Maka kalau saya lihat ini potensi moral hazard-nya sangat besar," ucap dia. 

Masih sama dengan Yenti, Zaenur juga melihat ada hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan beberapa program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Dia juga memandang sangat penting bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, memastikan jajaran kabinetnya tidak terlampau gemuk. Sebab, kabinet yang gemuk tidak akan efisien dan malah berpotensi boros anggaran.