Pemerintah Ancam Cabut Izin PKS yang Beli TBS Sawit di Bawah HPP

JawaPos.com - Pemerintah mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani dengan harga di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menyusul maraknya keluhan petani sawit di berbagai daerah terkait anjloknya harga TBS yang dinilai tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Dia menyebut praktik tersebut merugikan petani dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor sawit nasional. Karena itu, Ia meminta agar PKS yang terbukti membeli TBS di bawah ketentuan segera diidentifikasi, termasuk menelusuri status perusahaan dan jaringan afiliasinya.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya di Kementan, Jakarta, Jumat (29/5).

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu juga meminta Pemerintah Daerah aktif melakukan pengawasan terhadap harga pembelian TBS di wilayah masing-masing.

“Kepala daerah juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait, tetapi juga melibatkan Kementerian Pertanian secara langsung untuk memantau potensi pelanggaran di lapangan.

"Sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain selain Permentan yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan afiliatornya," pungkasnya.