Wamenkeu Juda Agung Ungkap 3 Tantangan Besar Ekonomi Daerah, Soroti Diversifikasi hingga Kualitas Belanja

JawaPos.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyoroti masih besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang berkelanjutan.

Juda menyampaikan terdapat tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi daerah. Mulai dari diserfikasi ekonomi daerah hingga kualitas belanja.

“Pertama, bagaimana kita mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh. Tetapi tidak semua daerah punya daya tahan yang sama,” ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (25/5).

“Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komoditas primer. Ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu, diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci,” sambungnya.

Selain diversifikasi ekonomi, Juda juga menyoroti kualitas belanja daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih produktif dan mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga:Wamenkeu Juda Agung Bantah Indonesia Menuju Krisis 1998, Sebut Neraca Pembayaran hingga Fiskal RI Masih Sehat

Menurut dia, komposisi belanja daerah saat ini masih didominasi belanja pegawai dan barang dengan rata-rata mencapai sekitar 70 persen. Sementara itu, porsi belanja modal yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi produktif masih relatif terbatas.

Ia juga mengkritisi pola penyerapan anggaran daerah yang kerap rendah pada awal tahun dan baru meningkat signifikan menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai mengurangi efektivitas APBD sebagai instrumen stimulus ekonomi daerah.

“Belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” jelasnya.

Adapun tantangan ketiga yang disoroti adalah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Juda menyebut masih banyak daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal.

Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya berbagai proyek strategis daerah serta rendahnya efektivitas penyerapan anggaran.