Cadangan Beras 5 Juta Ton untuk Swasembada Pangan Harus Sejalan dengan Nilai Tukar Petani

JawaPos.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa jumlah cadangan beras pemerintah per 23 April 2026 mencapai 5 juta ton. Jumlah itu untuk menjamin ketersediaan beras untuk masyarakat secara nasional. Namun, pencapaian itu diperoleh melewati jalan panjang. Lebih penting lagi, pencapaian itu harus diiringi dengan nilai tukar petani.

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai lonjakan cadangan beras pemerintah yang mencapai 5 juta ton adalah bukti konkret bahwa arah kebijakan pangan nasional berada di jalur yang tepat. Langkah itu untuk kedaulatan pangan Indonesia, terutama dari perspektif daerah sebagai basis produksi.

Menurut dia, semua itu dicapai tidak terlepas dari jalan panjang yang dilakukan Mentan Amran. Mulai dari pupuk bersubsidi, perbaikan tata kelola distribusi, serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah.

Baca Juga:Kapasitas Tidak Cukup, Bulog Sewa Gudang untuk Simpan Cadangan Beras Pemerintah

“Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/4).

Tamsil menegaskan bahwa keberhasilan produksi nasional harus diiringi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh. Negara tidak berhenti berperan pada peningkatan stok, tetapi juga memastikan keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama.

“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tugas kita belum selesai. Hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh wilayah, tanpa menciptakan disparitas baru,” tegasnya.

Terpisah, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prima Gandhi mengatakan, capaian cadangan beras yang tembus 5 juta ton menunjukkan bahwa produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik.

Kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. “Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik," ungkapnya.

Baca Juga:Bulog Jajaki Impor Plastik dari Malaysia untuk Wadah Penyimpanan Beras

Meski demikian, Prima Gandhi mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan capaian tersebut. Stok besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat petani maupun efisiensi distribusi. Untuk itu, penting menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan nasional dan perlindungan terhadap insentif petani. Kebijakan penyerapan harus dilakukan secara cermat agar tidak menekan harga panen di masa mendatang.