Menkeu Purbaya Bertemu Menteri PKP Bahas Penyerapan Anggaran: Lihat Akhir Bulan, Kalau Ada Masalah Kita Pindahkan ke Tempat Lain Dulu

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara, pada Selasa (13/10) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Purbaya membuka opsi untuk memindahkan alokasi APBN untuk Kementerian PKP jika memang penyerapannya masih rendah hingga akhir Oktober ini. Namun, Purbaya juga mengaku turut membahas soal permasalahan terkait dengan lambannya penyerapan anggaran.

"Jadi sepertinya saya mau lihat, dia bisa menyerap anggaran nggak. Saya sudah siap-siap memotong tadi. Tapi tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya, tapi kita deteksi bareng permasalahannya termasuk pembatasan di publik," kata Purbaya.

Terkait permasalahan yang berkaitan dengan adanya pembatasan bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Ia mengaku akan turut mengatasinya dalam waktu dekat. Dengan begitu maka kuota FLPP yang mencapai 350.000 unit pada tahun ini akan segera terealisasi.

"Dan kita pikirkan nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik secara kencang. Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini untuk FLPP bisa tercapai, dan dia sudah punya tuh setiap bulan bagaimana penyerapannya," lanjutnya.

Meski begitu, bendahara negara itu pun akan kembali melihat realisasi anggaran Kementerian PKP. Salah satunya untuk bisa menentukan apakah tetap diserap atau dipindahkan ke tempat lain.

"Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus, ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin tempat lain dulu," tuturnya.

"Tapi saya yakin dengan kegiatan seperti ini, semua perubahan-perubahan antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain, bisa diselesaikan dengan cepat," tambah Purbaya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan penyerapan kuota FLPP itu masih terkendala dengan SLIK OJK. Itu sebabnya ia meminta kepada Menkeu untuk turut membantu persoalan tersebut.

Kepada Menkeu, Menteri Ara mengaku apabila jalan keluar terkait SLIK OJK bisa diselesaikan. Maka ia menjanjikan bahwa penyerapan kuota FLPP pada akhir tahun 2025 bisa mencapai 96 persen.

"Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari KSSK atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demandnya bisa terselesaikan," jelas Ara.

"Jadi saya rasa itu, saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember akhir itu, ya paling tidak 96% itu akan tercapai," tukasnya.