Indonesia Economic Summit Bakal Bidik Isu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

JawaPos.com - Indonesian Business Council (IBC) berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing lewat penyelenggaraan Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang akan digelar pada 3–4 Februari 2026 di Jakarta.

Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid mengatakan bahwa forum strategis ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, hingga pakar global dalam merumuskan langkah konkret bagi pembangunan ekonomi nasional. "IES 2026 menyatukan pemerintah, pemimpin bisnis, dan pakar global untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan memperkuat daya saing Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8).

Arsjad menambahkan, sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari industrialisasi dan investasi berkualitas, pengembangan talenta dan adopsi kecerdasan buatan, transisi energi dan pasar karbon, hingga diversifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan potensi besar harus memperkuat daya saing agar pertumbuhan ekonomi inklusif bisa terwujud sekaligus meneguhkan posisi di tingkat regional maupun global.

"Kami berharap IES 2026 dapat menjadi sebuah platform kredibel bagi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan agenda strategis, menciptakan solusi konkret, membangun ekosistem berkelanjutan, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional," tambah Arsjad.

Arsjad menyebutkan, gelaran IES 2025 pada 2 Februari 2025 lalu dihadiri lebih dari 1.500 peserta, 85 pembicara dalam 17 sesi, dan 4 sesi roundtable. Tidak hanya dari Indonesia, para peserta berasal lebih dari 40 negara, seperti Singapura, Tiongkok, Jepang, hingga Amerika Serikat (AS).

Dia menuturkan, pada IES 2026, IBC ingin mengajak pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, mitra global untuk bersama-sama menyelaraskan prioritas dan narasi untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, melainkan juga memerlukan ketahanan yang berkelanjutan ataupun resilience, serta pemerataan kesejahteraan.

Senada, CEO IBC Sofyan Djalil menyebut forum ini tidak hanya sebatas diskusi, melainkan juga menghasilkan solusi implementatif. Hal itu diwujudkan melalui pembentukan task force lintas sektor, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga project matchmaking antara pelaku usaha.

"Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Lebih lanjut, harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta menjadi kunci untuk menarik minat investasi," tegas Sofyan.