Penerimaan Pajak Ditargetkan Naik 13,5 Persen padahal Basisnya Segitu-gitu saja, Direks CELIOS Analogikan Pemerintah Berburu di Kebun Binatang

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (Dok. Agas Putra Hartanto/Jawa Pos).

JawaPos.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengusung tema besar: Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera, menggambarkan optimisme pemerintah terhadap variabel makro ekonomi, meski tetap konservatif dalam memandang variabel pasar. 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tahun depan. Target inflasi dipertahankan stabil di 2,5 persen Year-on-Year (YoY). Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 16.500 per USD dan imbal hasil obligasi diperkirakan berada di 6,9 persen.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sedangkan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 dirancang defisit Rp 638,8 triliun. Atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"APBN harus menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan sosial," ucapnya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8).

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan negara tumbuh 9,8 persen. Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai. "Meski pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sedikit mengalami penurunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam  Indrawati di kantor Direktorat Jenderal Pajak usai penyampaian Nota Keuangan Presiden RI. 

Penerimaan pajak, lanjut dia, juga ditargetkan sebanyak Rp 2.357,7 triliun pada 2026. Tumbuh sebesar 13,5 persen dibandingkan penerimaan pajak 2025. "Ini cukup tinggi dan ambisius," ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu. 

Meski demikian, Ani menegaskan tidak ada pengenaan tarif baru. Justru, akan melakukan perbaikan dari sisi internal.

"Core-tax dan pertukaran data akan semakin diintesifkan. Karena kami melihat melalui Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun dari PNBP (penerimaan negara bukan pajak) masih ada ruang untuk improvement," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Kemenkeu telah meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Termasuk pertemuan intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki akurasi dan waktu yang tepat. Sehingga menciptakan peluang untuk penegakan hukum (law enforcement) yang lebih baik.

"Ini sebetulnya juga berkaitan dengan shadow economy dan banyak juga illegal activity (yang masih terjadi). Seperti diketahui Presiden (Prabowo Subianto) berbicara masalah pemanfaatan lahan CPO (crude palm oil) seluas 3 juta hingga 3,5 juta hektare. Ini menciptakan sebuah database baru," jelas Ani.

Dia menjelaskan, kenaikan target penerimaan pajak 13,5 persen ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan inflasi 2,5 persen. Artinya, daya ungkit untuk kenaikan penerimaan negara sudah hampir mendekati 7 hingga 9 persen.

"Jadi, exstra effort-nya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah reformasi administrasi dan enforcement," imbuhnya. 

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai diproyeksikan mencapai Rp 334,3 triliun. Angka ini naik 7,7 persen dibanding tahun sebelumnya.