5 Orang Meninggal Dunia, Ekonom CELIOS: Latsarmil untuk Manajer KDMP Tak Relevan

JawaPos.com - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti kasus meninggalnya 5 peserta latihan dasar militer (latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Bhima menilai, Latsarmil kepada calon manajer KDMP tidak relevan dengan kemampuan teknis untuk mengelola koperasi. Bahkan, Bhima meminta pemerintah untuk memberhentikan latsarmil kepada calon manajer tersebut. 

"Orang cari kerja malah meninggal, pelatihannya jelas tidak relevan dengan kebutuhan sebagai pengelola koperasi. Harus distop latihan ala militer di program kopdes merah putih," kata Bhima kepada Jawapos.com, Sabtu (27/6).

Bhima memandang, cara pemerintah untuk memberikan latsamir kepada calon manajer KDMP semata menunjukkan bahwa supremasi sipil lemah. Karena itu, cara komando militer sangat tidak relevan terhadap kebutuhan pengelolaan koperasi.

"Kenapa latihannya militer? Ini kan biar menunjukkan supremasi sipil lemah, maka komandonya adalah militer. Nah jadi ini kan juga perluasan militer yang harus dikritik ya di bidang koperasi," ujar Bhima.

Selain itu, Bhima menilai program KDMP akan mengulang kesalahan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat terburu-buru. Itu terlihat dari banyaknya bangunan KDMP yang berdiri bukan di tempat yang strategis.

"Bahkan banyak lokasi Kopdes sebelah tanah kuburan, sebelahnya tempat pembuangan sampah, gitu ya. Jadi, akses-akses jalannya ke Kopdes juga susah di beberapa tempat. Nah ini akan mengulang kesalahan yang sama dan tentu rentan korupsi," ungkapnya.

Bhima juga mengritik sistem KDMP yang lebih bersifat top-down. Bhima bilang hal tersebut juga bermasalah karena fungsi dasar dari koperasi sendiri adalah melalui keanggotaan. 

"Karena fungsi koperasi itu sifatnya kan harus dari keanggotaan. Nah ini kan seperti pemaksaan sampai ke desa-desa. Nah ini bisa menyebabkan Koperasi Desa Merah Putih bahkan enggak bisa bersaing dengan warung-warung kelontong. Dan kalaupun disubsidi, efeknya justru mematikan warung-warung kelontong," terangnya.

Dalam mekanisme pengelolaannya, Kopdes Merah Putih menggunakan cicilan bank yang dibayar lewat cicilan APBN, APBD, Dana Desa. Menurut Bhima cara ini akan menyedot kapasitas fiskal dan kredit perbankan sehingga tidak berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.