Jangan Terlena Tarif Rendah, Perlu Transformasi Agar Cost Structure Lebih Murah dan Efisien

JawaPos.com - Pemerintah telah menyepakati tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen. Ini termasuk terendah dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Meski demikian, perlu transformasi secara menyeluruh agar produksi dalam negeri lebih efisien. 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Indonesia dianggap negara yang di awal April lalu menanggapi cukup baik. Terbang langsung ke Washington, AS membawa dokumen dan penawaran yang lengkap. 

"Kaitannya dengan permintaan baik dari sisi tarif, non-tarif, kemudian pembelian produk Amerika, maupun yang terkait dengan investasi. Jadi kita sebenarnya cukup lengkap paketnya, makanya oleh pihak Amerika betul-betul diapresiasi," kata Susiwijono, Rabu (23/7). 

Indonesia memiliki tarif yang lebih kompetitif daripada negara ASEAN dan negara kompetitor lainnya. Ini memberi keuntungan besar bagi ekspor nasional. Tarif rendah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi. 

Indonesia juga dinilai lebih menarik untuk relokasi industri. Ini membuka peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja. Serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. 

"Nah sisi positifnya, justru dengan kondisi global seperti ini walaupun ketidakpastiannya masih sangat tinggi, namun sebenarnya sebagian perkembangan yang ada justru menjadi opportunity untuk Indonesia. Menjadi kesempatan yang sangat baik terutama untuk mendukung investasi,"  ungkapnya. 

Terkait penerapan tarif tersebut, kata Susiwijono, sesuai ketentuan tarif baru tersebut seharusnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Namun, untuk Indonesia, terdapat klausul khusus. Bahwa selama proses negosiasi lanjutan masih berlangsung dan sebelum adanya pernyataan bersama (joint statement), maka tarif resiprokal yang baru belum diberlakukan. 

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali menuturkan, memang tarif Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi transformasi besar-besaran di negara-negara kawasan.

Salah satunya adalah Vietnam. Yang telah melakukan perubahan signifikan dan berhasil menciptakan struktur ekonomi yang sangat kompetitif.  Masalahnya, biaya logistik dalam negeri masih tergolong tinggi.

Padahal, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah membangun infrastruktur besar-besaran. Mulai dari pelabuhan hingga jalan tol. 

Sayangnya, pelaksanaannya masih bersifat parsial. Sehingga efektivitasnya belum maksimal dan daya saing Indonesia tetap tertinggal.

"Jadi, meskipun tarif kita terlihat lebih murah, negara-negara tetangga juga mengalami penurunan biaya secara keseluruhan. Kalau kita hanya melihat tarif, seolah-olah kita lebih unggul, padahal belum tentu demikian," ucap Rhenald saat ditanya Jawa Pos. 

Sebagai contoh, harga tekstil dari Indonesia per ton bisa mencapai Rp 1 juta. Sementara di Malaysia, berkat transformasi yang dilakukan, produk yang sama bisa dijual seharga Rp 800 ribu rupiah.

Tarif bea masuk Malaysia memang lebih tinggi, sekitar 30 persen dari harga barang, dibandingkan Indonesia yang hanya 19 persen.  "Namun karena harga pokok barang mereka jauh lebih murah, pembeli tetap lebih memilih produk dari sana. Ini menunjukkan bahwa jangan hanya terpaku pada tarif. Struktur biaya di setiap negara sudah berubah. Maka yang harus diperhatikan adalah cost structure secara keseluruhan," terang founder Rumah Perubahan itu. 

Biaya logistik juga berpengaruh besar. Ketika merancang kebijakan, maka perlu melihat ekosistem secara menyeluruh.