Kata Pengamat Soal Dampak Ekonomi di Tengah Seruan Boikot Produk Terafiliasi Israel

JawaPos.com – Masih berlangsungnya agresi militer Israel ke Gaza, berdampak aksi boikot terhadap sejumlah merek global terus menggema di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di ruang-ruang digital, daftar produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel beredar luas, sering kali tanpa data dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pakar ekonomi mengingatkan pentingnya bersikap bijak dan cermat dalam menyikapi ajakan boikot agar semangat solidaritas tidak berubah menjadi aksi yang kontraproduktif.

Ekonom Universitas Airlangga, Gigih Prihantono menjelaskan, aksi boikot yang tidak berbasis data akurat dapat berdampak serius pada perekonomian nasional, mulai dari penurunan omzet pelaku usaha, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga memburuknya persepsi investasi.

"Betul bisa berimbas kepada ketenagakerjaan karena yang rugi kita sendiri sebenarnya kalau black campaign ini terus meluas," ujarnya lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/7).

Salah satu rujukan kredibel yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat adalah laporan resmi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa - Bangsa (OHCHR) yang dirilis pada akhir Juni 2025. Laporan bertajuk From Economy of Occupation to Economy of Genocide tersebut mengungkap peran sejumlah korporasi yang berkontribusi langsung dan signifikan dalam mendukung pelanggaran HAM berat di Palestina

Menurut laporan tersebut, bentuk keterlibatan dunia usaha mencakup dukungan teknologi, logistik, pendanaan dan investasi yang memperkuat sistem apartheid, pendudukan illegal Israel, hingga genosida. Namun menariknya, meski banyak perusahaan yang disebut, tidak semua sektor usaha masuk dalam daftar tersebut.

Beberapa merek di sektor makanan dan minuman yang selama ini kerap menjadi sasaran utama boikot di Indonesia seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s justru tidak disebutkan dalam laporan itu.

Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan persepsi publik dan data objektif yang kemudian melahirkan gerakan boikot yang rawan salah sasaran.

Dampak ekonomi dari aksi boikot yang tidak terverifikasi sudah mulai terlihat. Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat hingga Maret 2025 terdapat 73.992 kasus PHK di berbagai sektor di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya berada pada kisaran 4,8%-5,0%, jauh di bawah target 5,2%. Artinya, tahun ini akan terjadi perlambatan ekonomi secara signifikan.

Menurut Gigih Prihantono, selama gerakan boikot masih berlangsung dalam skala kecil, dampaknya belum terasa signifikan. Namun, aksi ini bisa berdampak serius jika terus meluas dan menyasar pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik Palestina-Israel.

Gigih mendorong pemerintah melakukan intervensi untuk meluruskan informasi dan memberikan edukasi yang objektif.

"Pemerintah harus ikut turun. Harus dipisahkan juga antara konflik Israel-Palestina ini dengan perusahaan-perusahaan yang tidak berafiliasi secara riil," ujarnya.

Gigih membandingkan fenomena boikot saat ini dengan gerakan ‘cinta rupiah’ yang pernah muncul di tengah krisis moneter. Menurutnya, peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sosial negara, mencegah salah arah solidaritas, dan memastikan gerakan masyarakat tetap bermuara pada dampak positif.

Adapun solidaritas terhadap Palestina adalah sikap mulia. Namun, dalam menyalurkannya, masyarakat perlu mengedepankan ketelitian, verifikasi, dan pertimbangan maslahat yang lebih luas. Sikap kritis, bijak, dan berbasis data bukan hanya akan memperkuat posisi moral Indonesia di mata dunia, tetapi juga mencegah gerakan ini ditunggangi kepentingan lain yang justru menyakiti pihak-pihak tak bersalah di dalam negeri.