Sri Mulyani Beberkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 hari ini, Selasa (20/5).

Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun 2026 yang akan menjadi panduan penyusunan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa asumsi dasar ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.

Kemudian, dengan pertimbangan risiko dan ketidakpastian, suku bunga SBN tenor 10 tahun pada tahun 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen.

"Ini ada didukung dengan spread yang menarik dan trust dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik. Minat beli investor di pasar surat berharga negara akan terus terjaga dan menciptakan stabilitas baik di surat berharga negara maupun nilai tukar rupiah," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2026 diperkirakan antara kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar. Inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi suplai dan demand.

Dengan tensi gejolak politik dan perlemahan ekonomi global, Menkeu mengungkapkan bahwa harga minyak mentah dan berbagai sumber daya alam Indonesia pasti terpengaruh.

"Minyak mentah Indonesia akan berada pada kisaran antara 60 hingga 80 dolar per barel. Lifting minyak di 600.000 hingga 605.000 barel per hari dan lifting gas pada 953.000 hingga 1.017.000 barel setara minyak per hari," ungkapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lifting minyak dan gas. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan Indonesia ditargetkan turun pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen pada tahun 2026. Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44 persen hingga 4,96 persen dan pada tahun 2026 di 4,5 persen hingga 5 persen.

"Rasio Gini ditargetkan terus membaik pada rentang 0,377 hingga 0,38 pada tahun ini dan tahun depan 0,379 hingga 0,382. Indeks modal manusia ditargetkan membaik di 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56," pungkasnya.

Lebih lengkap, berikut ini asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 sesuai dengan KEM PPKF yang disampaikan pada Selasa (20/5).

• Pertumbuhan ekonomi 5,2% - 5,8 %
• Inflasi 1,5% - 3,5%
• Nilai tukar rupiah Rp 16.500 - Rp 16.900/USD
• Suku bunga SBN 20 tahun 6,6% - 7,2%
• Harga minyak dunia USD 60 - 80 per barel
• Lifting minyak 600 - 605 ribu barel/hari
• Lifting gas 953 - 1.017 ribu BOE/hari
• Tingkat kemiskinan 6,5% - 7,5%
• Tingkat pengangguran terbuka 4,44% - 4,96%
• Rasio gini 0,377 - 0,380
• Indeks modal manusia (IMM) naik ke 0,57.