Mengapa Masyarakat Skeptis akan Danantara? Kajian CORE Indonesia: Rentan Konflik Kepentingan dan Potensi Risiko Penyalahgunaan Dananya Tinggi

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada 24 Februari 2025. Kendati demikian, badan yang diproyeksikan mengelola aset-aset negara lebih dari Rp 14.000 triliun atau sekitar 60 persen PDB Indonesia itu, justru direspons negatif oleh pasar dan masyarakat.

CORE Indonesia dalam laporan bertajuk 'Pertaruhan Pemerintah pada Danantara' yang dirilis Senin (10/3), menunjukkan sejumlah temuan menarik. Antara lain terkait kerentanan terhadap konflik kepentingan serta potensi risiko penyalahgunaan dana.

Struktur organisasi Danantara saat ini rentan terhadap konflik kepentingan, dengan dua dari tiga pimpinan utamanya masih menjabat posisi strategis di pemerintahan. Yakni Rosan Roeslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Dony Oskaria yang membantu Erick Thohir sebagai Wakil Menteri BUMN.

Direktur Riset Kebijakan Makroekonomi, Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menilai, rangkap jabatan ini berpotensi memengaruhi keputusan bisnis Danantara. Berbeda dari Temasek (Singapura) yang mayoritas CEOnya berasal dari kalangan independen sejak 2004, dan pemerintah Singapura selalu menjaga jarak dari intervensi langsung.

"Dengan rangkap jabatan dan pelaksana Danantara yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo, penentuan objek investasi dikhawatirkan tidak didasarkan pada kalkulasi bisnis yang matang," kata Akhmad.

Seperti telah disebutkan di awal, total dana investasi BPI Danantara ditaksir lebih dari Rp 14.000 triliun atau sebesar 60 persen PDB Indonesia pada 2024. Dengan dana sebesar itu, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di Indonesia, melampaui aset yang dikelola Temasek Holdings (Singapura), Khazanah (Malaysia), Future Fund (Australia), dan Korea Investment Corporation (Korea Selatan).

Investasi Danantara akan diarahkan ke sekitar 20 proyek utama di sektor hilirisasi, energi terbarukan, infrastruktur, dan kecerdasan buatan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang proyek spesifik apa dan di mana yang akan menjadi fokus investasi Danantara.

Di sisi lain, pengalaman pengelolaan BUMN yang terlibat skandal korupsi juga menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menghadapi risiko penyalahgunaan dana. Kasus Jiwasraya dan Asabri memperlihatkan pola manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi tanpa analisis hati-hati, serta kolusi dengan pihak swasta yang memperkaya segelintir elite.

CORE Indonesia berpandangan, tanpa pengawasan yang ketat dan independen, risiko penyalahgunaan dana Danantara sangat tinggi, terlebih jika pengambilan keputusan masih dipengaruhi kepentingan politik atau pribadi.

Kombinasi risiko-risiko di atas akhirnya bermuara pada masalah kepercayaan. Saat peresmian Danantara, respons masyarakat tidak meyakinkan, bahkan muncul kekhawatiran bahwa konsolidasi aset dari bank BUMN akan memengaruhi dana masyarakat, sehingga isu penarikan dana dari bank Kembali mencuat.

"Skeptisisme publik terhadap Danantara ketika diresmikan berakar pada kekhawatiran akan meningkatnya risiko korupsi, moral hazard, dan penyalahgunaan kewenangan akibat konsentrasi aset negara dalam satu entitas tanpa pengawasan memadai," jelas Akhmad.

"Meski belum terjadi, pengalaman kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia menunjukkan bahwa kewaspadaan publik terhadap tata kelola Danantara bukan sekadar pesimisme, melainkan langkah preventif yang beralasan untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola," pungkasnya.