Sri Mulyani Minta Aset-aset Negara Dioptimalkan

JawaPos.com - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat persebaran virus SARS-CoV-2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa optimalisasi aset negara bisa menjadi salah satu alternatifnya. Sementara itu, para pengusaha berharap vaksinasi benar-benar bisa membuat perekonomian pulih.

Ani, sapaan Sri Mulyani, meminta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menjalankan tugas sebaik-baiknya. "Lembaga manajemen aset yang merupakan BLU (badan layanan umum) di bawah Kementerian Keuangan itu merupakan lembaga yang dedikasinya adalah mengelola aset negara," ujarnya Selasa (24/11).

Seruan tersebut disampaikan Ani karena aset negara adalah alat fiskal yang penting. Aset negara sangat bisa difungsikan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Karena itu, diperlukan asset manager yang punya ide inovatif, kreatif, dan produktif. Dengan demikian, aset negara bisa dikelola maksimal agar bisa memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi maupun sosial.

Ani lantas mencontohkan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. GBK diperbarui dan manfaatnya dioptimalkan. "Kita bangun GBK saat Asian Games dua tahun lalu. Ini menjadi aset negara yang megah. Semua orang Jakarta dan Indonesia sangat membanggakannya. Pembangunan itu juga membawa manfaat," paparnya.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menyatakan bahwa ada dua hal yang menjadi penentu pemulihan ekonomi. Dia menyebut vaksin dan UU Cipta Kerja sebagai game changer. Menurut dia, vaksinasi akan membuat para pelaku usaha memiliki kepastian bahwa perekonomian pulih. Sebab, dalam dunia usaha, pelaku usaha tak menyukai kejutan. Segala hal harus direncanakan dengan matang.

"(Dengan adanya vaksinasi) ketidakpastian menurun karena di dunia usaha we don’t like surprises. Vaksinasinya kapan? Apakah konsentrasinya pada semester I atau semester II? Kita harus dapat gambaran. Setiap penundaan ada cost of delay-nya juga," urai Rosan.

Game changer kedua adalah UU Cipta Kerja yang bakal mendongkrak pemulihan industri. Namun, untuk menjadikannya optimal, pemerintah perlu memastikan terbitnya aturan turunan seperti peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres).

"Targetnya (diterbitkan PP dan perpres) tiga bulan. Berarti Februari sudah harus selesai. Dengan itu, kepercayaan industri ada, iklim investasi meningkat, dan lapangan kerja tercipta lebih baik. Akselerasi digital di Industri 4.0 juga meningkat," tandas Rosan.

https://www.youtube.com/watch?v=72_p_pHN09Y