Wamenkeu: Kebijakan Fiskal 2023 Fokus Pada Peningkatan Produktivitas

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan arah kebijakan fiskal 2023 ditujukan mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata dia, nantinya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan digunakan untuk diprioritaskan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan produktivitas.

Peningkatan produktivitas nasional dilakukan melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas. "Empat pos anggaran prioritas yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur ini mendapatkan alokasi yang besar pada APBN," kata dia dalam keterangannya, Minggu (24/4).

Pos anggaran kesehatan dan perlinsos mendapatkan alokasi tambahan sebagai penyesuaian karena pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-2021. Namun mulai tahun 2022 sudah mulai dilandaikan karena sudah menuju normalisasi.

"Untuk anggaran pendidikan dialokasikan sesuai mandat UU, yaitu 20 persen dari anggaran belanja," tutur dia.

Sementara itu, kebijakan umum belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2023 disusun untuk mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi nasional seiring dengan konsolidasi fiskal. Pada tahun 2020-2022, belanja K/L dialokasikan untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, belanja K/L juga didesain lebih untuk mengantisipasi kelanjutan kebutuhan penanganan pandemi. Nantinya pada tahun 2023, belanja K/L digunakan untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan tetap meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Secara garis besar, Belanja K/L kita kendalikan, kita buat supaya lebih efisien dan mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19,” ungkap Suahasil.

Selain belanja K/L yang juga mendapatkan alokasi tinggi pada APBN adalah belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). TKDD tahun 2023 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.