Buwas Sebut Impor Beras dari Tiongkok Opsi Terakhir

JawaPos.com -  Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) menyebutkan Tiongkok adalah opsi untuk impor beras terakhir dalam upaya mencukupi kebutuhan cadangan beras pemerintah di tengah krisis iklim saat ini. Menurut Budi, pemerintah masih akan menjajaki beberapa negara lain untuk memenuhi kuota penugasan impor beras tambahan untuk Desember 2023 hingga awal 2024, sebesar 1,5 juta ton.

"Begitu ada penugasan itulah yang akan kami lakukan. Kami jajaki negara mana di antara Vietnam, Thailand, Pakistan bisa kalau mereka tidak bisa menutup keran ekspor seperti India, saya akan menghubungi Tiongkok," kata Budi di Jakarta, kemarin.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi kepada wartawan saat menyambut kedatangan kapal pengangkut 24 ribu ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok. Budi menjelaskan, pemerintah Tiongkok menyatakan siap untuk mengimpor 1 juta ton beras apabila sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi komitmen dari Negeri Tirai Bambu ini.

Namun, menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu menjajaki negara-negara lain sebelum memutuskan untuk mengimpor dari Tiongkok, salah satunya mempertimbangkan selisih harga yang diberikan. Pemerintah menargetkan bisa mengimpor 1,5 juta ton beras hingga awal 2024. Namun, Budi mengakui bahwa target tersebut belum tentu tercapai.

"1,5 juta kita usahakan sesegera mungkin tapi menurut saya belum tentu kita bisa dapat semua, paling diupayakan 500 ribu ton.b​​​​​Karena tadi, yang dibutuhkan 700 ribu ton kalau dipakai sampai akhir tahun berarti 1,2 juta ton kan aman untuk persiapan Januari-Maret 2024," kata Budi.

Di sisi lain, Budi menyampaikan, pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca dan produksi pertanian untuk menentukan kebutuhan impor beras. Bila Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional melaporkan produksi pertanian dalam negeri cukup maka, menurut Budi, pemerintah tidak melakukan impor.

Namun bila kondisi sebaliknya maka mengimpor beras akan diperlukan karena pemerintah tidak ingin mengambil risiko kekurangan stok beras dan berdampak untuk masyarakat. "Prinsipnya kami sangat berhati-hati, lagi pula yang dipakai ini uang pinjaman dari bank dengan bunganya komersil," kata Budi.