PUPR Terus Dorong Peningkatan UMKM Konstruksi Berdaya Saing

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong berkembangnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk peningkatan kompetensi UMKM sektor kontruksi sebagai bagian dari upaya menggerakkan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud Upaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan penggunaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dalam setiap pembangunan. Langkah itu merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Nico dalam pertemuan dengan perwakilan Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan Nasional Indonesia (HUNI) menambahkan bahwa Kementerian PUPR tengah merancang Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rancangan yang tengah disusun, katanya, akan diatur terkait pengawasan terhadap setiap proyek pembangunan infrastrutur baik pemerintah maupun swasta yang mewajibkan penggunaan tenaga konstruksi bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditentukan. Pemerintah daerah nantinya yang akan menjalankan fungsi pengawasan dalam peraturan tersebut.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Hendra Santoso, Perwakilan dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian PUPR, serta Maharany Putri, Head of Government and Public Relations PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) itu, Nico mengapresiasi terbentuknya HUNI yang mewadahi para usahawan dari tenaga kerja konstruksi di Indonesia ini.

“Sebagai sebuah organisasi berbadan hukum, HUNI harus bisa mengayomi seluruh anggotanya dengan meningkatkan kesejahteraan dan keahlian. Setiap tenaga kerja konstruksi ini harus memiliki keahlian khusus, misalnya tenaga kerja pemasangan rangka dan atap baja ringan, Aladin atau atap lantai dinding, dan lainnya," jelas Nico.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum HUNI, Sudrajat mengatakan, sekitar 1.000 tenaga kerja konstruksi dari ribuan anggota HUNI yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini sudah mengantungi sertifikat kompetensi tenaga konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK. Saat ini sebagian besar anggota HUNI memiliki latar belakang sebagai aplikator (tenaga konstruksi pemasang) baja ringan, baik itu rangka atap, rangka dinding, genteng metal maupun rumah instan yang berbasis baja ringan.

Namun demikian, HUNI yang baru berdiri sejak 19 November 2021 lalu dan diresmikan tanggal 1 Juni 2022 ini tetap membuka diri untuk menerima pekerja konstruksi dengan bidang keahlian lain seperti tukang listrik, plumbing, las dan lain-lain yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, khususnya perumahan.

“Pembentukan HUNI atas dasar kepedulian sesama pekerja konstruksi guna meningkatkan daya saing UMKM, khususnya tenaga kerja konstruksi baik di negeri maupun luar negeri,” terang Sudrajat.