Indonesia Berpotensi Kalah Banding di WTO dari Brasil

JawaPos.com - Indonesia dinilai berpotensi kalah banding di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas gugatan Brasil terkait kebijakan importasi daging ayam. Hal tersebut memunculkan risiko masuknya ayam impor ke pasar dalam negeri. Mengantisipasi hal itu, pemerintah akan berupaya untuk memperkuat industri perunggasan dalam negeri.

"Tinggal menunggu waktu, pasar perunggasan dalam negeri akan mulai diintervensi negara lain, khususnya Brasil," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan Kamis (22/7).

Jika nanti produk olahan ayam dari Brasil benar-benar masuk ke Indonesia, industri lokal diperkirakan terbebani. Karena itu, Oke berharap seluruh stakeholder saling bekerja sama untuk memperkuat industri perunggasan. Masalah yang harus segera diatasi mengenai persoalan tingginya harga pakan dan bibit ayam.

Oke membeberkan, harga pakan ayam broiler pada minggu ketiga Juli naik 0,75 persen dibandingkan harga bulan lalu. Kenaikan tersebut ditengarai terjadi akibat terkereknya bahan baku pakan, baik lokal maupun impor.

"Kenaikan harga pakan akan berdampak pada harga pokok produksi di tingkat peternak," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Oke menyebut Kemendag sedang menyiapkan revisi Permendag No 7 Tahun 2020 dengan membuat harga acuan ayam hidup yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan biaya produksi.

"Maka, harga acuan bisa mengantisipasi kenaikan biaya produksi," tuturnya.

Revisi permendag tersebut menetapkan formulasi harga acuan yang berbasis harga input serta menetapkan koefisien pengali masing-masing komoditas barang kebutuhan pokok.

Untuk diketahui, sejak 2009 Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia, khususnya ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut sehingga memutuskan menggugat Indonesia ke WTO.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi sepakat dengan langkah pemerintah yang mengantisipasi risiko jika Indonesia kalah dalam sengketa di WTO dengan Brasil. Menurut dia, sebelum hal tersebut benar-benar terjadi, industri perunggasan nasional sudah harus lebih kompetitif.