Krisis Akibat Great Lockdown, CORE Sarankan Pemerintah Kaji Ulang RPJP

JawaPos.com – Ancaman resesi dan krisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh negara. Bahkan beberapa negara sudah resmi resesi akibat pandemi Covid-19. Paling tidak ada tujuh negara yang sudah jatuh ke dalam resesi yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Skotlandia.

Ekonom senior CORE Indonesia Hendri Saparini berharap, pemerintah Indonesia mawas diri terhadap ancaman resesi ini. Dia memberikan masukan pemerintah segera menilik ulang kebijakan jangka panjang yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun (2020-2045).

"Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (21/8).

"Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai Great Lockdown. Belum pernah dilihat di dunia sebelumnya," imbuh Hendri.

Adapun ekonomi Indonesia pada kuartal-I 2020 masih tumbuh 2,97 persen. Tetapi pada kuartal-II 2020 ekonomi mengalami kontraksi 5,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi negatif karena semua mesin ekonomi tak bergerak. Pandemi Covid-19 membuat banyak sektor terhenti karena sejumlah negara menerapkan lockdown.

Hendri berharap semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun DPR/MPR, sepakat menjadikan RPJP ini UU prioritas, agar segera bisa dibahas dan disusun. "RPJP Indonesia Emas 2045 ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (keluar dari level mediocre), yang berkualitas (inklusif sehingga memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat) dan yang berkelanjutan," tuturnya.

Hendri menilai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan sumber daya baik SDA (alam dan budaya) maupun SDM harus dengan kebijakan yang cerdas dan strategis. "Pendekatan dan strategi negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan dan negara lainnya yang melakukan lompatan ekonomi di saat era bonus demografi tidak bisa di-copy, karena kondisi masyarakat, infrastruktur pendukung dan lingkungan alam kita berbeda," jelasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=DOKSVrwe-3I