Sri Mulyani Dorong Pemanfaatan BMN untuk Masyarakat saat Covid-19

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019 yang berisi kenaikan nilai barang milik negara (BMN) dari Rp 6.325,3 triliun menjadi Rp 10.467,5 triliun. Artinya, aset negara meningkat sebesar 165 persen.

"Nilai aset milik pemerintah pusat dari yang tadinya Rp 6.325,3 triliun sekarang menjadi Rp 10.467,5 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Selasa (22/9).

Selain itu, lanjutnya, tahun lalu BPK juga mencatat kenaikan nilai aset negara dalam neraca LKPP, dari yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.931,1 triliun, menjadi Rp 5.949,9 triliun. Sehingga, dengan adanya peningkatan nilai BMN ini, maka ada perubahan di dalam nilai pasar.

"Barang milik negara kita meningkat nilainya menunjukkan adanya perubahan di dalam nilai pasar itu menggambarkan nilai dari upaya kita di dalam menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab," tuturnya.

Menurutnya, di tengah bencana Covid-19 ini pemerintah harus bisa memanfaatkan aset negara. Misalnya, memanfaatkan BMN untuk menjadi fasilitas isolasi mandiri sehingga aset negara tidak menjadi sia-sia.

Seperti pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran, Asrama Haji Pondok Gede, dan fasilitas penampungan pengungsi dari Vietnam dan Kamboja di Pulau Galang. "Dalam kondisi penanganan Covid-19 saat ini, kita melihat banyak BMN yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan," ucapnya.

Sri Mulyani berharap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terus meningkatkan pemanfaatan BMN tersebut. "Sehingga dia tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan, tapi juga bagi masyarakat dan ekonomi," tuturnya.

https://www.youtube.com/watch?v=V6kFENFYBxo