Pemerintah Siapkan Aturan Untuk Ojek Online

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyiapkan aturan baru soal ojek online. Beleid ini akan dibuat dalam bentuk peraturan menteri perhubungan (permenhub).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, peraturan itu dibuat dengan mengacu Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. 

Dalam aturan itu, pasal 12 mengatur soal hak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membuat aturan dalam aktifitas masyarakat yang belum diatur oleh UU.

"Artinya, sekarang kalau kita lihat dari sisi UU, tidak ada aturan sepeda motor sebagai kendaraan umum," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (18/12).

Hanya saja, aturan ini bukan untuk melegalisasi keberadaan ojek online. Pihaknya hanya akan mengatur masalah tarif, suspend (pengemudi) dan isu keselamatan untuk penumpang maupun pengemudi.

"Ini akan kita breakdown sedemikian rupa agar cerminannya ada dalam permen. Tadi malam saya masih rapat dengan beberapa pakar, karena besok draftnya harus sudah siap," jelas dia.

Ia menegaskan, aturan ini dibuat agar mengurangi permasalahan tarif yang melibatkan pengemudi dan aplikator. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memberi perlindungan kepada pengemudi serta penumpang.

"Tiga hal ini sedang kita lakukan, mudah-mudahan beso sudah selesai untuk dibahas. Sehingga dalam waktu yang tidak lama bisa diselesaikan. Sepanjang masalah keselamatan, tarif, (Korlantas Polri) itu akan mendukung kemenhub membuat permen terkait ojol," tandasnya.