Darmin Butuh Anggaran Rp 482,68 Miliar Tangun Depan, Untuk Apa?

JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019 mendatang. Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengajukan anggaran sebesar Rp 482,68 miliar di 2019.

Jumlah tersebut akan digunakan untuk program koordinasi kebijakan bidang perekonomian sebesar Rp 265,39 miliar dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 148,77 miliar

"Pagu anggaran kantor perekonomian adalah Rp 414,16 miliar," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/6).

Pengajuan anggaran tersebut lebih tinggi dari tahun ini lantaran kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian meningkat. Hal tersebut, kata Darmin, untuk program online single submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu sejumlah Rp 68,5 miliar yang akan dioperasikan sementara selama enam bulan tahun depan.

Menurut Darmin, kegiatan operasional OSS berjalan sementara karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum mengubah struktur organisasi dan SDM.

Sebagai informasi, program-program 2019 mendatang diantaranya untuk mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), strategi keuangan inklusif dan KUR, menjalankan roadmap e-commerce Indonesia, paket kebijakan termasuk kemudahan berusaha atau EoDB, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat.