Sri Mulyani Bocorkan Cara RI Masuk jadi Negara Berpendapatan Tinggi

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini Bank Dunia telah memberikan status Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country. Namun, untuk menjadi negara pendapatan tinggi atau high income country masih dibutuhkan peningkatan produktivitas dan inovasi.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 mendatang. Bahkan Indonesia telah memiliki modal untuk meraih hal tersebut dalam dua dekade terakhir.

"Dalam 5 tahun terakhir kita sudah melakukan banyak sekali bangun infrastruktur dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia," ujarnya dalam acara diskusi, Rabu (18/11).

Sri Mulyani menuturkan, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah sudah menetapkan lima prioritas yang harus dijalankan. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi.

Meskipun demikian, Sri Mulyani mengaku, untuk mengantarkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, banyak negara yang tetap terjebak pada pendapatan menengah atau middle income dalam beberapa dekade.

Bahkan, kata dia, hanya sekitar 12 negara yang mampu mentransformasikan ekonominya menjadi berpendapatan tinggi atau high income country. "Kita semua tahu bahwa tingkat produktivitas yang tinggi harus didukung SDM dan tenaga kerja yang baik dan tentu movement dari jumlah tenaga kerja informal yang tidak produktif itu semua jadi tantangan yang harus ditingkatkan," ungkapnya.

Saat ini, kata Sri Mulyani, perekonomian Indonesia sendiri masih belum efisien seperti negara lain. Hal itu tergambar dari rasio produktivitas atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kalau kita bisa tumbuh 1 persen dibutuhkan capital yang jauh lebih tinggi dari negara lain, itu menggambarkan kalau ekonomi kita belum seefisien negara lain," katanya.

Dengan demikian, dibutuhkan produktivitas dan inovasi yang tinggi, serta melakukan transformasi melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi. "Karena kita ingin jadi negara, bisa menjadi negara yang semakin mendekati tingkat level competitiveness productivity dan kemampuan kita membangun institusi yang baik," pungkasnya.