Kembali Kritik Kereta Cepat, Faisal: Kemenkeu Jangan Asal Mengiyakan

JawaPos.com - Ekonom Faisal Basri kembali menyarankan agar pemerintah menghentikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sebab, proyek tersebut dinilai memberatkan APBN dari yang sebelumnya dibiayai oleh badan usaha.

"Kemenkeu adalah rem, bukan mengiyakan yang diinginkan para menteri dan presiden. Tunjukkan kosekuensinya," ujarnya secara virtual, Senin (18/10).

Faisal Basri mengungkapkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari APBN yang akan digunkan sebagai sumber pendanaan menurutnya merupakan suatu kekeliruan. "Kereta cepat ini mau pakai SILPA tahun lalu nih, gila nggak? SILPA tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat," ucapnya.

Faisal menyinggung komitmen pemerintah terhadap keberpihakan rakyat. Pasalnya, saat pemerintah turun tangan membiayai proyek kereta cepat, di lain pihak Kementerian Sosial mencabut kepesertaan 9 juta orang miskin dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tahun 2021.

"SILPA mau dipakai kereta cepat tapi sembilan juta rakyat yang dapat JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dihapus Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ungkapnya.

Padahal, kata Faisal, sebanyak 143 juta masyarakat berstatus rentan. Masyarakat berstatus rentan adalah penduduk yang hidupnya dengan pengeluaran harian Rp 25 ribu sebelum pandemi. Mereka diperparah dalam menghadapi pandemi di saat pendapatannya berkurang.

Selain itu, Faisal juga menyinggung proyek food estate di Kalimantan Tengah. Ia menyebut, hal semacam itu semestinya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan APBN.

"Negara hari begini bikin food estate menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin tidak pakai food estate," pungkasnya.