KEIN Sebut Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK Sudah Adil dan Merata

JawaPos.com - Kinerja perekonomian yang tinggi dapat didorong melalui kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Bahkan, untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen sangat mungkin terjadi.

"Indikator ekonomi berkeadilan itu, terutama dapat dilihat melalui pemerataan," ujar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di Jakarta, Rabu (6/12).

Arif mengatakan, kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengarah pada konsep berkeadilan dan pemerataan tersebut. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah pencapaian dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Beberapa indikator yang bisa dilihat, antara lain tingkat kemiskinan yang terus menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan telah turun menjadi 10,64 persen, lebih rendah dibandingkan September dan Maret 2016 yang masing-masing 10,70 persen dan 10,86 persen. Bahkan, secara agregat, sepanjang September 2016-Maret 2017, penurunan tingkat kemiskinan secara merata terjadi di seluruh pulau di Indonesia.

Selain itu, tingkat ketimpangan juga mulai menyempit. Pada Maret 2017, indeks gini yang menjadi indikator ketimpangan telah turun menjadi 0,393, dari 0,394 pada September 2016.

"Ini menunjukkan kebijakan pemerataan yang didorong oleh Presiden Jokowi mulai menunjukkan hasil," jelasnya.

Kendati demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, misalnya 7 persen yang berorientasi berkeadilan dan pemerataan tantangannya masih sangat besar. Tantangan itu, antara lain seperti ditunjukkan oleh laporan Credit Suisse 2016.

Laporan lembaga keuangan tersebut menyampaikan bahwa satu persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen penduduk terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional.

Bahkan, rilis Forbes yang terbaru menyebutkan, total kekayaan 50 orang terkaya Indonesia mencapai sekitar Rp 1.701 triliun. Ini merupakan pencapaian terbaru, tertinggi dibandingkan masa sebelumnya.

Untuk itu, ada sejumlah hal yang telah dilakukan pemerintah dan harus didorong terus. Misalnya, mengembangkan koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian penting dari solusi mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dan UKM seharusnya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga harus fokus dalam menjadikan UKM sebagai tulang punggung (backbone) sistem perekonomian Indonesia. Sebab, kontribusi sector UKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, yaitu mencapai 57,8 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Begitu pun dengan tenaga kerja yang terserap UMKM sangat besar, yakni mencapai 97,2 persen dari total angka penyerapan tenaga kerja nasional.

"Tak kalah pentingnya dalam konteks pemerataan dan berkeadilan adalah mendorong perekonomian regional untuk tumbuh atau regional growth strategy agar kinerja ekonomi berkesinambungan. Sebab, pertumbuhan ekonomi daerah begitu penting. Dengan cara itu, keadilan ekonomi dan pemerataan akan mengikuti," tegas Arif.