Pemerintah Dorong Swasta Bangun Pembangkit

JawaPos.com- Kondisi keuangan PLN yang cekak tidak membuat pemerintah merevisi target pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw). Solusi perusahaan listrik negara itu karena tidak punya cukup uang untuk membangun pembangkit, pihak swasta akan diberi kesempatan lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos dan Jawa Pos TV di Graha Pena Jakarta Senin (2/10). Luhut diterima Pemimpin Redaksi Jawa Pos Nurwahid Marsudi, Pemimpin Redaksi Jawa Pos TV Irwan Setiawan, Direktur Jawa Pos Ivan Firdaus, dan sejumlah awak redaksi Jawa Pos.

’’PLN memang akan menanggung beban berat jika banyak masuk ke proyek pembangkit listrik. Karena itu, proyek pembangkit lebih baik diprioritaskan untuk swasta,’’ kata Luhut.

Kondisi keuangan PLN dan proyek 35 ribu mw memang menjadi rasan-rasan beberapa hari lalu. Penyebabnya adalah surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada 17 September lalu. Dalam surat itu, Sri Mulyani memperingatkan bahwa kondisi keuangan PLN kian berat jika masuk proyek pembangkit listrik 35 ribu mw.

Luhut menilai, dengan kondisi saat ini, PLN lebih baik berfokus menggunakan dana yang dimiliki untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi. ’’Jangan masuk dari hulu ke hilir karena butuh dana sangat besar,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, hingga semester I 2017, total utang yang ditanggung PLN mencapai Rp 420,5 triliun. Dengan beban utang itu, apalagi pemerintah memutuskan saat ini tidak menaikkan tarif listrik, beban finansial yang ditanggung PLN memang berat.

Secara umum, kata Luhut, pemerintah juga mengevaluasi perencanaan proyek 35 ribu mw. Menurut dia, target 35 ribu mw itu disusun dengan asumsi ekonomi Indonesia tumbuh 6–7 persen per tahun. Tapi, kenyataannya, ekonomi saat ini hanya tumbuh di kisaran 5 persen. Karena itu, target realisasi pun diturunkan. ’’Realistisnya, sampai 2019 nanti sekitar 20 ribu mw yang masuk COD (commercial operation date atau beroperasi),’’ ungkapnya.

Di sisi lain, PLN masih merasa mampu untuk ikut masuk proyek pembangkitan. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) I Made Suprateka menyatakan, bagi PLN, cukup efisien ikut dalam konsorsium pembangunan pembangkit sendiri daripada harus memberikan margin ke perusahaan lain. Lagi pula, selama ini PLN membangun pembangkit melalui anak perusahaan perseroan seperti PT Indonesia Power maupun PT Pembangkit Jawa Bali.

’’Mereka punya cash flow sendiri. Kecuali mereka minta tambahan modal, maka bisa diberikan melalui keuntungan yang ditangguhkan,’’ paparnya.

Memang diperlukan efisiensi dalam pengoperasian pembangkit agar keuangan perusahaan tetap sehat. Dia menambahkan, saat ini sumber pendapatan utama PLN memang berasal dari penjualan listrik. ’’Tarif listrik nominalnya sudah diatur. Jika memang tidak naik, maka tinggal dilakukan efisiensi di lini lainnya,’’ urainya.

Selain itu, PLN masih bisa masuk ke segmen lain, yakni kendaraan listrik. Tidak hanya bergantung pada penjualan listrik ke rumah tangga maupun industri.