Buntut Penggerebekan Beras Subsidi, Tata Niaga Pangan Selalu Rugikan Petani

JawaPos.com - Penggerebekan gudang beras subsidi di PT IBU di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini semakin memperlihatkan kondisi kerugian di tingkat petani dalam tata niaga pangan. Level pedagang (middleman) selalu lebih untung. Sedangkan petani selalu dirugikan.

Ketua Umum Masyarakat Agribsinis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Fadel Muhammad menilai dalam bisnis pangan, middleman meraup untung di atas normal profit. Untuk sembilan komoditas pangan strategis para pelaku bisa meraup Rp 463 triliun setahun.

“Ini angka fantastis. Sembilan komoditas pangan itu beras, jagung, bawang merah, cabai, gula, daging sapi, daging ayam, telur, dan minyak sawit. Posisi petani sebagai price-taker memperoleh harga rendah dan profit marjin petani sekitar Rp 105 triliun, sedangkan para pedagang atau middleman memperoleh marjin Rp 463 triliun," paparnya dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (23/7).

Middleman telah berperilaku parasit terhadap petani. Di sisi lain middleman juga menghisap konsumen. Konsumen menanggung harga mahal senilai Rp 1.320 triliun.

Fadel menjelaskan, dalam tata niaga pangan ini juga terjadi anomali pasar yang telah berlangsung lama. Sebab pada puncak piramida bisnis pangan struktur pasarnya cenderung oligopolistik, meskipun di tingkat petani struktur pasarnya sudah demokratis. Pengusaha pangan besar memanfaatkan kelemahan sistem logistik dan distribusi yang belum efisien dan rantai pasok terlalu panjang.

"Struktur pasar dan perilaku pasar belum adil dan seimbang, sehingga terlihat nyata tingginya disparitas harga antara di produsen dan konsumen," jelasnya.

Dalam tata niaga beras, menurutnya, untuk memproduksi padi 79,3 juta ton gabah kering giling atau 46,1 juta ton beras setahun diperlukan biaya sekitar Rp 278 triliun. Petani memperoleh marjin Rp 65,7 triliun. Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp 10.582/kg setara Rp 488 triliun, dan bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi.

"Sementara pedagang perantara atau middleman setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya memperoleh profit marjin Rp 133 triliun," terangnya.

Fadel menekankan distribusi profit marjin antar pelaku ini jelas tidak berkeadilan. Pasalnya, keuntungan produsen Rp 65,7 triliun ini jika dibagi kepada 56,6 juta anggota petani dari 14,1 juta rumah tangga petani padi, maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp 1 hingga 2 juta per tahun. Sementara setiap middleman menikmati ratusan juta setahun jauh di atas profit normal, sedangkan konsumen dirugikan menanggung harga tinggi.

"Ini tidak adil dan berimbang karena profit petani sangat tipis dari jerih payah di sawah disengat matahari selama 120 hari dari tanam hingga panen padi, belum lagi risiko gagal panen, sementara middleman sebagai avalis meraup untung besar dalam waktu singkat dan minim risiko," tukasnya.

Oleh karena itu, Fadel menegaskan agar petani jangan dijadikan sebagai objek dan dikorbankan. “Ya, hitung-hitungan solusinya adalah dengan cara menggeser marjin yang dinikmati middleman semula Rp 133,4 triliun menjadi Rp 21,6 triliun, sebagian marjin digeser ke petani padi dan sebagian ke konsumen," tegasnya.

Harga beras di petani diangkat menjadi Rp 7.800/kg, sehingga marjin petani semula Rp 65,7 triliun naik menjadi Rp  82,6 triliun. Selanjutnya harga di konsumen semula Rp 10.582/kg dikendalikan dengan kebijakan harga acuan atas Rp 9.000/kg sehingga mereka surplus Rp 90 triliun. Pada kondisi ini middleman masih tetap memperoleh profit normal dan terwujud distribusi marjin yang adil.