Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim

Tak mudah memimpin perusahaan yang hampir bangkrut menjadi korporasi maju. Namun, Hendrisman Rahim, direktur utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya, mampu membuktikannya. Sempat terlilit utang Rp 6,7 triliun, BUMN tersebut kini menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar. Berikut petikan wawancara Hendrisman dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra. 

---

Apa tantangan yang dialami industri asuransi jiwa saat ini? 

Sekarang perusahaan asing, yang joint venture itu, banyak main di produk modern yang menjual saving seperti unit link. Tantangannya, mereka dan perusahaan lokal seperti kami ini bermain di industri yang sama dengan regulasi yang sama. Artinya, kita harus bisa bersaing secara sehat. Tapi sekaligus bersama-sama bertujuan memajukan industri ini. Kami di perusahaan lokal lebih banyak bertahan di produk tradisional. Dan nyatanya ini punya pasar sendiri-sendiri. 

Apakah ada rencana mengedepankan produk unit link? 

Harus dong. Sebenarnya sudah ada sih. Kami sudah mulai menjual. Tapi memang tidak segencar perusahaan asing. Kami juga harus melihat pasarnya itu bagaimana untuk yang unit link itu. Semakin hari, orang semakin berpikir bahwa ada saatnya dia harus saving, ada saatnya mereka harus berorientasi ke proteksi, ada saatnya mereka harus melakukan dua-duanya. Nah, itu ada pasarnya sendiri. 

Di kota besar, memang masyarakatnya cenderung punya unit link. Tapi, ya tidak terlalu banyak dibanding jumlah masyarakat di Indonesia ini. Orang yang menginginkan proteksi saja juga banyak. Penjualan unit link di kami itu 10 persen dari total portofolio.

Apakah ada rencana mengembangkan produk syariah? 

Jiwasraya pernah mengajukan izin untuk syariah. Malah sudah keluar dewan pengawasnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tapi, izin Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) belum ada. Dulu kami punya masalah kan (utang Rp 6,7 triliun). Pada waktu sudah mau selesai masalah itu, saya mengajukan izin untuk syariahnya. Nah, sama Bapepam LK ditolak. Katanya harus selesaikan dulu masalah di Jiwasraya ini (masalah utang). Sampai sekarang kami belum mengajukan izin lagi.

Sebenarnya kalau kita pikir, untuk mengembangkan produk syariah, kan harus mendirikan anak perusahaan. Sebab, kalau window (lini bisnis) saja, sudah tidak ada izin lagi. Nah, untuk mendirikan anak perusahaan ini kan harus izin dulu ke pemegang saham. Untuk 2-3 tahun ke depan mungkin belum ada rencana ke situ. 

Jadi, intinya, 2-3 tahun lagi ada rencana mendirikan unit usaha syariah (UUS) begitu? 

Ya harus dong. Masak BUMN enggak punya? Sebenarnya persiapannya sudah semua. Cuma izinnya (ke Otoritas Jasa Keuangan) yang belum kami ajukan lagi. 

Mengapa belum mengajukan izin? 

Belum saatnya kalau sekarang ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, syariah itu relatively perkembangannya tidak seperti yang kita gambarkan 10 tahun yang lalu. Pada waktu kami setting syariah ini 15 tahun yang lalu, Indonesia mencanangkan bahwa asuransi syariah akan lebih besar dari industri asuransi syariah di Malaysia. Itu 15 tahun lalu. Tapi, nyatanya sekarang belum tercapai. Mereka yang sudah punya syariah, ya beroperasi memang. Cuma, pertumbuhannya lebih lambat dari yang kita harapkan. 

Bukankah sebaiknya sebelum tumbuh pesat kita harus ambil momentum di awal?