Mega Proyek Diteken Menteri RIni, Komisi XI Curiga, si Menkeu akan Dipanggil

JawaPos.com –  Kritik pedas Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memantik perhatian publik. Karena, sebagai orang dalam kabinet, pendiri Econit ini berani berbeda dengan rekan – rekan di kabinet termasuk dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dari kalangan luar istana, kritik terhadap  proyek pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt  sampai pembelian pesawat Airbush untuk Garuda Indonesia ambisius pemerintah menimbulkan sejumlah pertanyaan besar.‎

 "Apakah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyetujui proyek ‎kereta cepat Jakarta -Bandung yang jelas-jelas dulu ditolaknya saat menjadi Dirut KAI," tanya Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti pada sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (23/8).

Pertanyaan lain kata Ray, apakah tiga program itu punya korelasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah?. Pasalnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tidak tahu menahu dengan MoU dari proyek tersebut. Bagaimana Badan usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan hutang luar negeri untuk membiayai proyek tersebut."Lantas siapa?" heran alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat.

 Ya, sebagai bendahara negara, seluruh proyek pemerintah  harus mendapat persetujuan menkeu. Apalagi, proyek tersebut menggunakan pinjaman ‎luar negeri. Artinya, proyek tersebut tidak melalui proses yang semestinya.

Dan andaikata benar kalau proses pengadaan proyek itu tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak memiliki urgensi, mengapa BUMN memaksakannya. "Kepentingan apa yang buat Menteri BUMN merasa proyek ini harus berjalan?" tanya Ray.

Apalagi, hingga kini Menteri BUMN Rini Soemarno belum bisa menerangkan untuk apa kepentingan pembangunan tiga proyek tersebut. Pertanyaan itulah yang ingin dikemukakan Rizal dengan cara kritik pedasnya. "Kalau mbak Rini masih ngotot, yang harus dipecat mestinya bukan Pak Rizal tapi ‎Rini," tegas Ray.

Ray  pun melihat Wakil Presiden Jusuf Kalla pun belum mampu menjawab urgensi pengadaan proyek 35.000 megawatt dan pembelian 12 pesawat untuk maskapai Garuda Indonesia. "Publik tidak dapatkan info, kita tunggu jawaban substansial dari JK," tuturnya.

Nah, jika Jokowi terus menerus membiarkan proyek ambisius tersebut yang tidak jelas urgensinya dan melenceng dari konsep nawacita, kata Ray, Jokowi telah ingkar janji kepada publi‎k yang dahulu tegas menekan hutang luar negeri. "Jokowi berkata elok cepat, secepat beliau melupakannya," tandasnya. (dna/JPG)