Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 11 Maret 2022 | 00.06 WIB

Minyak Goreng Masih Langka, PSI Sentil Kebijakan Kemendag

Warga saat antre membeli minyak goreng pada operasi pasar di Polsek Tebet, Jakarta, Jumat (4/3/2022). Polres Jakarta Selatan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan kuota 300 - Image

Warga saat antre membeli minyak goreng pada operasi pasar di Polsek Tebet, Jakarta, Jumat (4/3/2022). Polres Jakarta Selatan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan kuota 300

JawaPos.com - Minyak goreng masih langka di sejumlah daerah. Warga rela antre demi mendapatkan minyak goreng harga murah ketika ada operasi pasar.

Kelangkaan minyak goreng di pasaran disoroti oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Menteri Perdagangan harus lebih fokus bekerja memastikan pasokan minyak goreng ke publik menjelang bulan puasa dan lebaran. Kemendag harus mencari solusi yang substansial. Tidak lewat kebijakan tambal sulam yang selama ini terbukti gagal,” kata Jubir DPP PSI Andre Vincent Wenas kepada JawaPos.com, Kamis (10/3).

Andre Vincent Wenas sangat prihatin terhadap kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng kemasan seharga Rp 14 ribu per liter. Dia menyarankan Kemendag melakukan investigasi penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dari investigasi itu diminta segera mencari solusi yang komprehensif.

“Menurut informasi dari produsen minyak goreng yang kami terima, pasokan minyak goreng mencukupi. Faktanya minyak goreng juga masih banyak dijual di lapak-lapak online dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau pasokan cukup, maka yang bermasalah adalah jalur distribusinya,” ungkap Andre.

Andre menilai selisih harga pasar dengan harga eceren tertinggi (HET)membuka peluang penyelewengan. “Ini terjadi akibat kesalahan menteri perdagangan yang melakukan intervensi pasar lewat kebijakan HET,” jelas Andre.

Dia menambahkan kebijakan intervensi harga pasar tidak efektif karena sulit diawasi. Biayanya mahal dan menjadi beban produsen yang dipaksa menjual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi. Harga murah menimbulkan konflik akibat munculnya aksi memborong minyak goreng.

Untuk itu, kata dia, PSI mendorong pemerintah daerah melakukan operasi pasar secara teratur agar masyarakat tetap mendapat minyak goreng dengan harga murah.

“Kader-kader PSI di daerah mencoba bergotong-royong untuk menjual minyak goreng dengan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Kami berusaha sebisa mungkin untuk hadir membantu rakyat,” pungkas Andre.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore