60 Persen Rakyat Indonesia Miskin, Pakar Sebut Salah Baca Data Bank Dunia

JawaPos.com - Belakangan beredar laporan Bank Dunia edisi April 2025 yang menyebut bahwa 6 dari 10 orang Indonesia berstatus miskin. Kabar ini kemudian menyebar menjadi persepsi bahwa mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kondisi serba kekurangan.

Dalam Macro Poverty Outlook yang dirilis Bank Dunia, disebut bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah USD 6,85 per hari, atau sekitar Rp 108 ribu. Tapi, angka ini bukan mengacu pada kemiskinan absolut, melainkan pada standar garis pengeluaran untuk negara berpendapatan menengah atas.

Bank Dunia sendiri memiliki tiga lapis pengukuran kemiskinan global. Pertama USD 2,15 per hari untuk kemiskinan ekstrem, USD 3,65 per hari untuk standar negara berpendapatan menengah bawah, dan USD 6,85 per hari standar untuk negara menengah atas.

Jadi, klaim 6 dari 10 orang Indonesia miskin sebenarnya merujuk pada penduduk yang belum mencapai standar hidup layak seperti di negara-negara maju. Ini tidak otomatis berarti mereka miskin dalam pengertian sehari-hari.

Indonesia sendiri baru naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah pada 2023. Namun, secara fungsional dan sosial, standar USD 3,65 masih relevan digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia saat ini. Jika memakai standar tersebut, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 hanya 15,6 persen, atau sekitar 44 juta jiwa.

Bahkan jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tinggal 1,3 persen saja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa per September 2024, jumlah penduduk miskin hanya 24,06 juta jiwa, menurun dari 25,22 juta pada Maret sebelumnya.

Pengamat ekonomi dan perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto menanggap ada kekeliruan interpretasi atas data tersebut. Baginya Indonesia tidak masuk dalam kategori miskin.

“Saya lebih setuju dengan standar USD 3,65 per hari. Angka 60 persen lebih itu lumayan kontroversial—mendekati label negara gagal. Kita bukan negara gagal dan insyaallah tidak menuju ke sana,” kata Doddy, Kamis (15/5).

Menurutnya, Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.

“Mendefinisikan kemiskinan itu nggak semata soal angka pengeluaran harian. Akses terhadap kebutuhan dasar juga penting. Buat apa punya income USD 10 per hari kalau beras sulit ditemukan di pasar?,” imbuhnya.

Alih-alih menyimpulkan Indonesia dalam keadaan darurat kemiskinan, laporan Bank Dunia justru menandai bahwa kita sedang memasuki fase transisi menuju kelompok negara yang lebih makmur. Meski ada perbaikan yang harus dilakukan, tapi arahnya sudah benar.