Perang Dagang AS - Tiongkok Bisa Berdampak ke Perekonomian Daerah

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) telah memulai perang dagangnya dengan Tiongkok. Perseteruan itu jadi perhatian banyak negara lantaran berdampak besar bagi perekonomian dunia.

Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan dampak dari perang dagang itu. Sebab pemerintah AS saat ini tengah mengkaji kebijakan Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan kepada Indonesia. GSP merupakan perlakuan khusus impor yang diberikan kepada Tanah Air.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro justru mengkhawatirkan adanya proteksi tarif tinggi untuk ekspor produk maupun komoditi. Sebab, dampak itu juga akan cukup terasa hingga di daerah.

"Kita khawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas atau barang ekspor tersebut bisa terganggu," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/7).

Dia menambahkan, produk ekspor yang berpotensi terganggu adalah dari sektor manufaktur. Apalagi, kontribusi sektor manufaktur dari Pulau Jawa. Secara nasional, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB juga cukup besar.

Merujuk data United Nations Statistics Division pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia mampu menyumbangkan hingga mencapai 22 persen setelah Korea Selatan 29 persen, Tiongkok 27 persen, dan Jerman 23 persen.

"Jadi, kalau kita bicara bagaimana nanti potensi dampak perang dagang ya kita harus luhat yang akan kena. Kemungkinan adalah sektor manufaktur manufakturnya mungkin terkait tekstil," jelas dia.

Meski demikian, kondisi itu bisa diselesaikan apabila Indonesia bisa mengalihikan ekspor manufakturnya ke negara lain yang lebih potensial sebagi lahan bisnis. "Maka harusnya ini tidak menjadi masalah tapi tentunya kita harus mempersiapkan diri," tambahnya.

Namun yang jelas, pemerintah saat ini terus mengupayakan agar pemerintah AS mengurungkan niatnya. Jika tidak, hal itu bisa mempengaruhi daya saing Indonesia.

"Pertama, negosiasi harus dikedepankan. Kemudian kedua, kita harus menjaga daya saing. Bayangkan saya kalau kita menjaga daya saing, kita dihalangi suatu negara harusnya produk yang sudah kompetitif jni bisa mengalir ke negara lain. Harusnya jaringan ekspornya tidak terganggu," tandasnya. (hap/hana)