Kementerian BUMN Buka Suara Usai Bos Anak Usaha Pertamina Ditetapkan Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak

JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara usai sejumlah pimpinan anak usaha PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola minyak.

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan Pertamina terkait kasus yang menimpanya.

Itu sebabnya, Putri mengaku belum bisa memberi penjelasan lebih jauh terkait hal tersebut.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pertamina, maaf kita belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai hal ini, kita masih berkomunikasi," kata Putri Violla di Jakarta, Selasa (25/2).

Lebih lanjut, Violla menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum ada kordinasi dengan Kejagung. Adapun komunikasi baru dilakukan antara Kementerian BUMN dan Pertamina saja. 

"Sejauh ini komunikasi yang terjalin, baru antara Kementerian BUMN dengan Pertaminanya. Jadi nanti kalau kita sudah dapatkan informasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, nanti kita akan berikan informasinya," lanjutnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina usai mengantongi alat bukti yang cukup.

”Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik menetapkan tujuh orang tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Abdul Qohar kepada awak media.

Dia pun merinci tujuh orang tersangka tersebut berasal dari beberapa perusahaan. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, SDS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional).

Kemudian, Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional). Lalu, MKAR (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).

“Setelah dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan telah dinyatakan sehat, lalu tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan," tuturnya.