RI Masuk Daftar Negara Penerbit Sukuk Tertinggi di Dunia

JawaPos.com - Indonesia kini telah menjadi salah satu pasar ekonomi syariah yang diperhitungkan dunia. Bahkan, terus berkembangnya ekonomi berbasis syariah menjadikan Indonesia sebagai negara penerbit Sukuk Hijau atau surat berharga berbasis syariah dan berkelanjutan tertinggi di dunia.

Menurut Laporan Pengembangan Keuangan Islam 2023 terkini, nilai Sukuk Hijau dan Environmental, Social, Governance (ESG) yang beredar mencapai USD 24,4 miliar pada tahun 2022. Malaysia dan Arab Saudi adalah pemimpin Sukuk ESG, diikuti oleh Indonesia dan UEA.

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam acara BI-IILM-IFSB Joint High International Level Seminar & Investor Forum, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

"Indonesia adalah (salah satu) penerbit Sukuk tertinggi," kata Perry.

Dikatakan Perry, Indonesia butuh lebih banyak lagi penerbitan Sukuk untuk memajukan sektor keuangan syariah. "Karena tanpa Sukuk, bagaimana kita bisa memajukan sektor keuangan Islam? Karena Sukuk sudah mapan, produknya sudah ada. Yang kita butuhkan adalah bagaimana memenuhi permintaan ini," ujarnya.

Kendati demikian, Perry membeberkan tantangan yang dihadapi dalam memperkenalkan instrumen Sukuk di pasar keuangan. Dia bilang, BI tidak dapat menerbitkan lebih banyak instrumen Sukuk lantaran tidak memiliki underlying yang memadai.

Saat ini, underlying yang tersedia sangat terbatas seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). "Kami tidak dapat menerbitkan lebih banyak instrumen sukuk Bank Indonesia, moneter, karena tidak ada cukup sukuk yang mendasarinya," ujarnya.

Di tengah keterbatasan underlying Sukuk, Perry mengatakan, perlunya digitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas pada pasar keuangan syariah. Sebab, dengan digitalisasi, akan menciptakan lebih banyak inovasi produk serta akses yang lebih luas ke instrumen keuangan, termasuk yang berbasis syariah.

"Digitalisasi juga membuat layanan keuangan terintegrasi. Bank masih ada, keuangan non-bank masih ada, layanan keuangan akan terintegrasi melalui digitalisasi," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Senior BI Destry Damayanti menambahkan, pihaknya selama ini telah berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga-lembaga lainnya, dalam rangka merumuskan strategi untuk pengembangan pasar keuangan syariah.

"Kita mulai dengan pasar uang terlebih dahulu, karena saya pikir jika kita dapat meningkatkan likuiditas di pasar uang kita, maka secara bertahap ini juga akan menarik instrumen lain dan meningkatkan juga instrumen Islam komersial lainnya," pungkasnya.