Kemenkeu di Bawah Koordinasi Presiden, Dirut Celios: Prabowo Ingin Pegang Kendali Penuh Fungsi Ekonomi

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Kabinet Merah Putih berada di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seperti halnya di Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden Joko Widodo.

Terkait perubahan ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Merespons hal itu, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan perubahan Kemenkeu menjadi di bawah presiden menunjukkan keinginan Prabowo untuk memegang kendali penuh atas fungsi ekonomi.

Khususnya, terkait pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diantaranya untuk anggaran makan bergizi gratis dan IKN. Sehingga ke depan, kata Media, bahwa keputusan terkait fiskal berada di bawah kendali presiden.

"Ini mencerminkan pendekatan sentralistik, di mana keputusan fiskal berada langsung di bawah kendali presiden tanpa perlu melalui proses negosiasi panjang antar kementerian, yang selama era Jokowi sering kali menjadi medan perdebatan dan persaingan antar kementerian untuk mendapatkan alokasi anggaran lebih besar," kata Media kepada JawaPos.com, Rabu (23/10).

"Dengan struktur baru ini, meskipun jumlah kementerian tetap banyak, pengambilan keputusan terkait anggaran akan lebih terpusat di tangan Prabowo, yang memungkinkan pengelolaan fiskal yang lebih terarah sesuai prioritas presiden," sambungnya.

Dampak positif Kemenkeu di bawah koordinasi Presiden

Lebih lanjut, Media juga membeberkan soal dampak positif dan negatif dari perubahan struktur koordinasi Kemenkeu ini. Menurutnya, dari sisi positif, pengendalian langsung oleh Prabowo atas alokasi APBN dapat meminimalisasi gesekan dan konflik internal di antara kementerian.

Pasalnya, selama ini sering kali antar kementerin itu bersaing untuk mendapatkan porsi anggaran lebih besar. "Ini akan menciptakan proses distribusi anggaran yang lebih efisien dan selaras dengan visi Presiden, serta menghindari pemborosan atau duplikasi program yang tidak efektif," jelasnya.

Dampak negatif Kemenkeu di bawah koordinasi Presiden

Namun, di sisi negatifnya, sentralisasi ini bisa menciptakan ketergantungan berlebihan pada satu pusat kekuasaan. Risiko lainnya, kata Media, adalah kurangnya "checks and balances" atau saling kontrol.

Sehingga dapat berakibat pada berkurangnya dinamika keterlibatan lintas kementerian, karena keputusan anggaran sepenuhnya berada di bawah kendali satu pihak.

Baca Juga: Rapim Kemenkeu, Sri Mulyani Ingatkan Jajarannya Sudah Selesaikan Tugas Berat Era Jokowi-Ma'ruf Amin, Jangan Ada yang Berubah