Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21.43 WIB

Mantan Ketua DK OJK Muliaman D Hadad jadi Kepala Badan Danantara, Urus Superholding BUMN

Dari kiri Direktur Retail Banking BSI Ngatari, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh. - Image

Dari kiri Direktur Retail Banking BSI Ngatari, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh.

JawaPos.com - Muliaman Darmansyah Hadad diberikan amanah menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 ini, pada masa mudanya menempuh pendidikan Sarjana pada Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1984.

Kemudian, pada tahun 1990 mengambil pendidikan S-2 di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS), dan meraih gelar Master of Public Administration pada tahun 1991. Pada tahun 1996, Muliaman Hadad memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Monash University, Australia.

Dia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006-2012, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012-2017, kemudian Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari tahun 2018 sampai 2023. Dalam ranah korporasi, dia menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2023, dan Komisaris Independen PT Astra Independen sejak tahun 2023.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai penanggung jawab Badan Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura.

Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore