Menguak Rezim Inflasi Rendah di 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JawaPos.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki tahun keempat. Sejumlah pekerjaan terus dikebut untuk mencapai apa yang telah ditargetkan, baik dalam pengembangan infrastruktur, reformasi agraria hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tulisan kali ini JawaPos.com ingin menyoroti kolaborasi Pemerintah yang mengurusi masalah fiskal dan Bank Indonesia (BI) yang menggawangi soal kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga stabilitas perekonomian lewat pengendalian inflasi sejak 2014.

Terkendalinya inflasi mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Kondisi sebaliknya justru akan terjadi jika inflasi melewati ambang batas 10 persen.

Menariknya, data BI menunjukkan jika pada periode November 2014 sampai dengan Mei 2018, terjadi penurunan angka inflasi yang cukup signifikan.

Tercatat, pada November 2014 angka inflasi year on year mencapai 6,23 persen. Angka itu kemudian melonjak pada bulan berikutnya menjadi 8,36 persen. Capaian inflasi di angka 6-8 persen terus berkutat sampai dengan Oktober 2015.

Dua bulan memasuki akhir tahun 2015, angka inflasi sudah turun di posisi 4,89 persen. Bulan-bulan selanjutnya, angka inflasi tidak pernah lagi berada di atas 4,50 persen. Bahkan, dari inflasi year on year Juli 2017 sampai dengan saat ini, tren inflasi ada di level 3 persenan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, rendahnya capaian inflasi bisa ditelusuri dari sisi cost push inflation (sisi pasokan) dan demand pull inflation (sisi permintaan).

"Dari cost push inflation harga komoditas energi cenderung rendah pada 2014-2016 sehingga tekanan inflasi administered price tidak terlalu besar. Sampai tahun 2017 dimana ada pencabutan subsidi listrik 900 va dan efek kelangkaan premium," kata Bhima kepada JawaPos.com, Kamis (7/6).

"Dari demand pull inflation pemerintah harus perhatikan serius soal pembentukan inflasi dari sisi permintaan," tambahnya.

Lanjut Bhima, rendahnya angka inflasi juga disebabkan oleh daya beli masyarakat yang juga rendah. Hal itu tercermin dari capaian inflasi pada di Januari 2018 yang sebesar 0,31 persen dan turun di Mei 2018 menjadi 0,21 persen.

Hal ini jelas menunjukkan adanya penurunan daya beli. Secara nalar, bulan Ramadan seharusnya menjadi momen dimana daya beli masyarakat meningkat.

"Itu menunjukkan dorongan dari sisi permintaan masih lemah. Inflasi rendah belum tentu karena pasokan pangan cukup, tapi karena masyarakat menahan belanja. Pajak paska tax amnesty semakin agresif, pelemahan kurs rupiah dan kelompok masyarakat menengah bawah memang terpukul daya belinya," jelas dia.

Faktor lain inflasi rendah, kata Bhima, karena lebaran di 2017 dan 2018 berdekatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Alhasil, tidak semua THR yang diberikan dibelanjakan seluruhnya. Teror bom juga turut mempengaruhi keengganan masyarakat untuk membelanjakan uangnya karena khawatir muncul lagi insiden tersebut di pusat perbelanjaan.

"Indikator lain dari melemahnya permintaan adalah DPK perbankan masih tumbuh dikisaran 7-8 persen. Penjualan mobil pribadi di kuartal I 2018 anjlok 2,3 persen (yoy). Nilai Tukar Petani sejak awal tahun turun terus. Konsumsi rumah tangga di q1 stagnan di 4,95 persen. Jadi inflasi rendah bukan kabar baik," kata dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah menilai ada dua hal yang membuat angka inflasi bisa terpangkas dan tetap terjaga rendah. Pertama, ekspektasi BI maupun pemerintah setiap waktunya mampu berada pada sasaran yang tepat.