Pengamat Sarankan Anggaran Makan Siang Gratis Berisiko Tidak Diambil dari Subsidi BBM, tapi Belanja Birokrasi

JawaPos.com - Meski belum ada penetapan resmi sebagai pemenang Pilpres 2024, diskursus seputar program pasangan Prabowo-Gibran mulai masuk ranah teknis. Yang banyak diperbincangkan adalah program makan siang dan susu gratis. Kontroversi muncul menyusul kabar rencana pemangkasan subsidi BBM sebagai sumber dananya.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mengatakan, realokasi anggaran menjadi pilihan yang tak bisa dihindari dari adanya program baru. Sebab, seperti diketahui, ruang fiskal di APBN sangat terbatas.

Apabila yang dipilih memangkas subsidi energi, Lina meminta pemerintah menghitung secara cermat. Sebab, pemangkasan subsidi dipastikan memiliki implikasi sangat luas. Dapat dipastikan terjadi kenaikan harga, baik BBM maupun elpiji. Kenaikan BBM juga memiliki efek domino yang panjang seperti meningkatkan biaya produksi dan distribusi semua bahan kebutuhan.

Dibandingkan pemangkasan subsidi BBM, Lina mengusulkan realokasi diambil dari belanja birokrasi. Dia menilai banyak pengeluaran birokrasi yang sebetulnya bisa diperketat. Misalnya, kunjungan dinas dan rapat-rapat di hotel.

Mengacu pengalaman selama pandemi Covid-19, fungsi koordinasi bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Menurut dia, potensi efisiensi belanja birokrasi cukup besar.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, menggeser anggaran subsidi energi cukup berisiko. Menurut dia, perlu langkah kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara demi membiayai agenda itu.

Bhima mengatakan, anggaran makan siang gratis jangan mengutak-atik subsidi energi. Apalagi dengan konteks saat ini terjadi tekanan ekonomi di kelompok menengah rentan. Harga pangan masih tinggi. Lapangan kerja pascapandemi belum sepenuhnya pulih.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menepis isu pemangkasan subsidi energi. Dia berdalih, yang potensial dilakukan adalah memastikan subsidi tepat sasaran. Saat ini subsidi energi mencapai Rp 350 triliun. Mayoritas untuk subsidi pertalite dan elpiji 3 kg. Sayang, banyak yang tak tepat sasaran. ”Sebanyak 80 persen pengguna dan penikmat elpiji dan pertalite adalah masyarakat mampu,” ujar Sekjen PAN tersebut.

Dia menegaskan, subsidi salah sasaran itulah yang akan dievaluasi. Sementara itu, subsidi energi untuk yang berhak menerima tidak akan diubah. (far/dee/han/c19/fal)