Pemenuhan Gas Domestik Tetap Jadi Prioritas, Dirjen Migas: Menuju Kemandirian Ekonomi Energi Nasional

JawaPos.com–Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kebutuhan gas bumi domestik dengan tetap menjaga nilai ekonominya. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hingga saat ini tengah berusaha mematangkan komersialisasi gas tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, sampai Agustus 2023, tercatat volume pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 3,725 BBTUD. Nilai pemanfaatannya cenderung meningkat sejak 2012. Volume itu juga dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor.

Untuk saat ini, pemanfaatan gas bumi di sektor industri mencakup 28,52 persen, disusul pupuk 12,62 persen, dan ketenagalistrikan sebesar 12,22 persen. Sedangkan sisanya adalah ekspor sebesar 23,43 persen dan gas pipa 8,18 persen.

Ariadji mengatakan, jika dari total produksi sebesar 5.446,90 BBTUD, 68 persennya digunakan untuk dalam negeri. Jadi itu merupakan suatu perkembangan yang menuju kemandirian energi nasional.

”Kita harap hilirisasi itu dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan juga ketahanan energi nasional, sekaligus juga untuk kemandirian nasional dan sektor terkait,” ungkap Tutuka Ariadji.

Ariadji mengatakan, jumlah permintaan terus meningkat di beberapa negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan Taipei.

”Untuk Indonesia, paling besar permintaannya itu Tiongkok. Kemudian untuk natural gas export by pipeline dengan pipa terbanyak itu ke Singapura, kemudian ke Malaysia. Tentu ini memberikan total penerimaan yang cukup besar,” ucap Ariadji.

Cadangan gas bumi nasional sendiri saat ini cukup besar yakni 54.830,40 BSCF atau 54,83 TSCF yang dinyatakan proven, probable, dan possible (3P) dari lapangan migas yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan tersebut dengan cara memberikan kemudahan dalam melakukan eksplorasi baik dari faktor komunikasi, proses penguasaan wilayah kerja, pengelolaan wilayah kerja hingga insentif.

”Potensi gas di Indonesia sangat banyak, sehingga kita perlu memanfaatkan gas tersebut di waktu yang akan datang,” papar Tutuka Ariadji.