Dampak Konflik Jalur Gaza, Waspadai Adanya 'Penumpang Gelap' di Balik Ajakan Boikot Produk

JawaPos.com - Menyikapi konflik yang terjadi di jalur Gaza antara Israel dan Palestina, para ekonom menyuarakan agar masyarakat Indonesia lebih bijaksana dengan tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan bangsa sendiri, seperti halnya aksi boikot terhadap produk-produk tertentu.

Diingatkan, agar masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata.

Ekonom Mumtaz Foundation dan dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia, Dr.Nurizal Ismail dalam keterangan tertulisnya mengatkan, yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, adalah terkait label halal dari produk tersebut. Bukan dari negara mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-ngaitkan dengan negara-negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” ujarnya.

Dia mencontohkan, beberapa merek food and beverages seperti McDonald's, KFC dan Starbucks adalah brand luar yang sudah memenuhi syarat halal dan sudah ada sertifikasi halalnya.

“Kita sebagai umat Muslim kan boleh membelinya karena sudah menjadi produk halal,” tukas Nurizal.

Menurutnya, kemunculan gerakan boikot ini bukan baru muncul sekarang, tapi sudah dari dulu. Kini, gerakan aji mumpung ini mengemuka lagi setelah konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas.

Satu sisi, katanya, gerakan boikot ini adalah gerakan emosional kemanusiaan untuk solidaritas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap warga muslim di Palestina. Tapi di sisi lain, disadari atau tidak, tindakan itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri.

“Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka, maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Nuruzal mengatakan, yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah sendiri. Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu 'Taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian'.

“Tapi kan ini surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” cetusnya.

Menurutnya, ajakan boikot terhadap produk yang berasal dari negara-negara sekutu Israel bukan tidak mungkin dilakukan oleh oknum perusahaan tertentu untuk menjatuhkan kompetitornya. “Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain,” ungkapnya.

Ketimbang melakukan boikot, menurut Nurizal, sebenarnya ada gerakan alternatif lain yang bisa dilakukan untuk isu Palestina dengan ini tanpa merugikan masyarakat. “Bisa jadi dengan gerakan divestasi misalnya, kita menarik investasi dari yang benar-benar perusahaan yang memang mendukung gerakan Israel untuk mensupport pembelian senjata dan sebagainya. Itu kan benar-benar gerakan yang yang menyebabkan peperangan,” ucapnya.

Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menambahkan bahwa aksi boikot yang membabi buta justru akan berdampak terhadap masyarakat sendiri.

“Boikot itu hanya akan merugikan ekonomi kita, dan membuat tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang produk-produknya diboikot banyak yang menganggur,” katanya.