Harga Ikan Turun, Begini Cara Menko Luhut Selamatkan Ekonomi Nelayan

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan terus berupaya menjaga ekonomi nelayan. Pemerintah menetapkan kebijakan terbaik, salah satunya untuk perikanan tangkap dan ekspor hasil laut yang harus tetap berjalan. Hal tersebut dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 di sektor Kelautan dan Perikanan (KP),

“Langkah-langkah kita jangan terhenti, upayakan ekspor ikan kita juga jalan dengan langkah pertama membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Luhut dalam keterangannya, Sabtu (18/4).

Menurutnya, hal tersebut guna membantu perekonomian para nelayan agar tetap dapat hidup. “Dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut,” imbuhnya.

Berdasarkan data Kemenko Marves, pandemi Covid-19 berdampak kepada harga ikan yang turun drastis hingga 50 persen. Penghasilan nelayan pun turun dari Rp 3,5 juta dalam sekali melaut menjadi Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.

Hal tersebut disebabkan karena harga ikan yang turun lantaran disebabkan adanya pembatasan atau lockdown di beberapa negara tujuan ekspor. Sehingga dengan demikian volume ekspor ikut turun, dan komoditas eskpor yang terdampak antara lain kepiting dan lobster hidup.

Pihaknya menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan sektor KP dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di antaranya adalah untuk merespons isu penumpukan stok di Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan yang didistribusikan secara online dan percepatan implementasi Sistem Resi Gudang.

Sementara sebagai solusi atas kerugian para nelayan yang berakibat pada ketidakmampuan para nelayan memenuhi kebutuhan dasar, rekomendasi kebijakannya adalah Bantuan Pemerintah dan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah atau pemasar, dan petambak garam. Serta, program Padat Karya di sektor budidaya perikanan.

Selanjutnya, untuk mengatasi penurunan ekspor ikan, rekomendasi kebijakannya adalah penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk KP. Para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota juga diimbau agar mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membeli produk perikanan.

“Jadi apa yang sudah kita siapkan ini agar segera jalan dan diekseskusi, nanti agar terus dipantau oleh deputi saya yang bekerja sama dengan KKP dan k/l terkait lain. Intinya, dalam kondisi seperti sekarang ini, saatnya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh,” tutup Luhut.