Dirut PLN: Masyarakat Untung Pakai Token Voucher Listrik

JawaPos.com –  Permintaan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli supaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)   untuk membebaskan masyarakat untuk memilih menggunakan tarif pascabayar (meteran) atau prabayar (voucher), belum mendapat respon PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Ya, kan pak Rizal meminta begitu (pilih pascabayar atau pra bayar) karena ada keringanan. Tapi, masih dilihat dulu," ujar Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Entah apa alasan Sofyan, dengan berkata akan mempertimbangkan dulu, tapi menggunakan voucher listrik pintar lebih memudahkan masyarakat.

Sebab, kebanyakan rumah tangga yang berkapasitas watt besar cenderung menggunakan token voucher listrik berlangganan. "Dan saat ini yang menggunakan token itu sudah sekitar 30 persen dari 56 juta pelanggan PLN," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya mempersilakan jika memang masyarakat ingin bebas memilih tarif tenaga listrik pasca atau prabayar. "Itu sah-sah saja," ungkapnya.

Sofyan memaparkan, pengajuan itu belum menjadi keputusan. "Kemarin, itu kan baru disampaikan bukan keputusan. Sebab, keputusan harus dari kementerian terkait. Tapi Kami akan periksa dengan tahun ini," tandasnya.

Sehari sebelumnya, di kantor  Menko Maritim dan SD, di gedung BPPT, Menko Maritim dan SD Rizal Ramli membeberkan praktek mencari untung terlalu besar melalui token voucher listrik.

"Artinya 27 persen disedot provider setengah mafia. Mereka mengambil untung besar sekali. Padahal pulsa telepon saja kalau beli Rp 100 ribu, cuma bayar Rp 95 ribu. Itu kan uang muka, provider bisa taruh uang muka di bank lalu dapat bunga," tegas Rizal usai Rakor Pembangkit Listrik bersama petinggi PLN, di kantornya, Senin (7/9).

Rizal juga meminta agar PLN memberantas praktik monopoli ini dengan memberikan pilihan kepada pelanggan atau masyarakat, apakah ingin menggunakan meteran listrik atau pulsa listrik.

"Lalu yang kami minta lagi, kalau harga pulsa Rp 100 ribu, maka masyarakat bisa beli Rp 95 ribu. Ada maksimum biaya Rp 5 ribu. Ini akan menolong rakyat kita, jadi tolong dilakukan Pak Sofyan," perintah Rizal. (rka/jpg)