Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Lakukan Intervensi Rupiah-Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan

Ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Risiko pertumbuhan ekonomi dunia ikut melambat. Apalagi, kebijakan suku bunga moneter negara maju juga masih ketat. Bank Indonesia (BI) menegaskan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 persen pada sisa tahun 2023 dan fokus pada penguatan stabilisasi nilai rupiah. Berikut penjelasan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) Indonesia.

---

The Federal Reserve (The Fed) sudah menaikkan suku bunga tinggi tapi inflasi di Amerika Serikat (AS) masih saja belum mereda. Apa kondisi yang memengaruhi stance kebijakan itu?

AS adalah negara yang paling cepat melakukan vaksinasi. Sehingga permintaannya (terhadap komoditas makanan-minuman) cepat naik. Sedangkan suplai di sana tentu saja tergantung dengan mobilitas (ekonomi) yang juga terganggu akibat ketegangan perdagangan dengan Tiongkok.

Itu terlihat impor AS dari Tiongkok menurun. Demikian juga ekspor dari AS ke Tiongkok. Sehingga mengganggu juga suplai (chain)-nya. Perang Rusia dengan Ukraina juga semakin mengganggu dan menurunkan agregat suplai dari sisi penawaran.

Permasalahannya, kenapa setelah dinaikkan suku bunga inflasinya nggak turun-turun? Karena memang suplainya itu susah naiknya. Demand tidak bisa hanya dikendalikan oleh kenaikan suku bunga (Fed fund rate). Terlebih lagi ini karena inflasi itu juga terjadi oleh kenaikan permintaan jasa. Yang dulu-dulunya inflasi hanya terjadi untuk komoditas barang makanan.

Di satu sisi, AS menerapkan kebijakan imigrasi pembatasan imigrasi. Sehingga suplai dari tenaga kerjanya yang dulu banyak diisi oleh imigran sekarang terbatas. Itulah kenapa memerlukan waktu yang lebih lama (menurunkan inflasi AS).

Fed fund rate yang semula kami perkirakan 5,25 persen, ada kemungkinan baseline di Juli nanti naik menjadi 5,5 persen.

Perekonomian Tiongkok yang lebih rendah dari ekspektasi, bagaimana BI memandang dampaknya?

Analisis dari kantor BI di Beijing menunjukkan pembukaan kembali restriksi mobilitas itu akan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata pola pertumbuhan Tiongkok tidak seperti yang diperkirakan.

Ini memang dampak dari perang dagang Tiongkok dan AS. Akibatnya, ekspor Tiongkok ke AS melambat. Sehingga daya dorong dari ekonomi yang dulunya sangat tergantung pada luar negeri tidak sekuat yang diperkirakan.

Kemudian, dampak dari kenaikan mobilitas (masyarakat) juga tidak serta-merta mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan.

Nah, pemulihan ekonomi yang tidak secepat perkiraan, inflasi juga rendah membuat bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBOC) mengendorkan (kebijakan) moneternya dengan menambah likuiditas dan menurunkan suku bunga (acuan).