Target Pertumbuhan Ekonomi Baru Sesuai Target Kalau Hal ini Terpenuhi

Target pertumbuhan ekonomi melebihi 5,1 persen membutuhkan investasi. Tahun ini pemerintah mengklaim kon­disi fiskal lebih prudent, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Selain infrastruktur, pemerintah berharap investasi diarahkan ke sektor-sektor lain. Apalagi, pemerintah telah membuka investasi asing 100 persen di bidang pariwisata, film, farmasi, marketplace, dan e-commerce.

''Ini meningkatkan ease of doing business ke ranking ke-91 atau naik 15 peringkat dari tahun sebelumnya,'' kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Mandiri Investment Forum kemarin (8/2).

Selain pariwisata, pemerintah berupaya menggenjot investasi di sektor kesehatan. Sebab, kontribusi sektor kesehatan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 2,8 persen. Di Asia Tenggara, sektor kesehatan menyumbang rata-rata 4,6 persen dari PDB. Jika sektor kesehatan tumbuh, industri seperti farmasi, properti, dan asuransi ikut mengalami pertumbuhan.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02 persen pada 2016 cukup baik untuk kategori negara pengekspor komoditas. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1 persen, dibutuhkan peningkatan pertumbuhan investasi 6,4 persen. ''Tapi, pertumbuhan ekonomi ke 6 persen dari 5,02 persen, rasanya, tidak mungkin. Kalau 5 persen hingga 5,2 persen, baru realistis,'' tuturnya.

Demi meningkatkan investasi, Chatib menilai bank harus mampu meningkatkan loan to deposit ratio(LDR) yang tahun lalu mencapai 93 persen. Investasi harus didorong memanfaatkan kredit bank sehingga pertumbuhan kredit bisa tembus double-digit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai faktor investasi bakal terus terpengaruh keyakinan pelaku pasar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen diyakini mampu membentuk optimisme. Namun, ketika ada hambatan dari sisi inflasi, diyakini tetap terjadi pertumbuhan ekonomi. ''Government spending akan dijaga supaya tidak menimbulkan gangguan,'' ungkapnya.

Sri mengakui, pemangkasan anggaran Rp 137,6 triliun pada APBNP tahun lalu memengaruhi pencapaian pertumbuhan ekonomi. Belanja kementerian dan lembaga terpangkas Rp 64,7 triliun. Selain itu, ada penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa Rp 2,8 triliun. (rin/dee/c14/noe)