BI Tingkatkan Literasi Ekonomi Syariah dan Penerapan Halal Lifestyle

JawaPos.com - Penerapan halal lifestyle di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan literasi, baik untuk penggunaan produk halal maupun untuk proses sertifikasi halal. Hal ini berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Arief Hartawan mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan survei nasional literasi ekonomi syariah pada tahun 2022. Hasilnya, indeks literasi ekonomi syariah adalah sebesar 23,3 persen. Hal itu menggambarkan masih terbatasnya pemahaman penduduk muslim Indonesia terhadap ekonomi syariah, termasuk penggunaan produk dan jasa halal.

Di sisi lain, potensi ekonomi syariah sangat besar karena jumlah penduduk muslim di Indonesia tertinggi di dunia. Untuk merealisasikannya dibutuhkan upaya maksimal termasuk mendorong literasi ekonomi syariah.

Sebagai salah satu upaya untuk mengakselerasi literasi ekonomi syariah, termasuk halal lifestyle, Bank Indonesia bekerja sama dengan Jawa Pos dan Universitas Diponegoro menyelenggarakan Festival Literasi Halal di Semarang (22/6). Kegiatan edukasi dan literasi itu juga bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan berbagai pemangku kepentingan lain, baik akademisi maupun praktisi di bidang ekonomi syariah.

Festival Literasi Halal. (Dok. Bank Indonesia)

”Ini merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi bersama para pihak dengan misi yang sama, yaitu untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah serta mengakselerasi sertifikasi halal di Indonesia,” ungkap Arief Hartawan.

Dengan mengusung tema “Membangun Sinergi & Kolaborasi Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jawa Tengah”, para peserta diajak untuk mau berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah serta menerapkan halal lifestyle. Melalui kegiatan ini juga, penerapan halal lifestyle diharapkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna, tapi juga oleh industri sebagai penyedia produk halal.

Sementara itu dalam rangka mengakselerasi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil, Sekretaris BPJPH Chuzaemi Abidin S.H. M.M., dalam paparannya menyampaikan bahwa BPJPH pada tahun 2023 memiliki kuota 1 juta Sertifikasi Halal bagi UMK melalui skema self-declare.

“Penguatan sektor usaha mikro dan kecil UMKM juga sebagai penggerak utama halal value chain atau rantai nilai halal,” ujar Chuzaemi.

Sesuai data BPJPH, usaha mikro yang bersertifikat halal masih 408.960 atau 0,65 persen dan sertifikat halal yang diterbitkan untuk usaha kecil 9.439 atau 1,20 persen. Usaha menengah yang bersertifikat halal sebanyak 2.881 atau 4,75 persen. Lalu, dari 5.500 usaha besar, yang diterbitkan sertifikat halal 6.354 atau sekitar 115,53 persen.

Lebih lanjut, Arief Hartawan menyampaikan bahwa tantangan pertumbuhan usaha syariah muncul antara lain karena jumlah penyedia produk halal di industri hulu yang masih rendah, proses sertifikasi halal belum optimal, serta hub pasar domestik dan pasar ekspor yang juga belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui penguatan produk industri lokal yang berdaya saing tinggi, baik di pasar nasional dan global dengan didukung oleh sertifikat halal.

Arief Hartawan menambahkan perlunya sinergi yang dilakukan secara konsisten bersama pemerintah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sedangkan di daerah, koordinasi juga perlu dilakukan dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).