Investasi Jalan Tol Sampai Rp 1.000 Triliun, ATI: Kurangi Beban APBN Lewat Swasta 

JawaPos.com - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menilai sektor swasta perlu dilibatkan lebih banyak dalam pembiayaan jalan tol. Langkah ini juga bisa meringankan beban APBN. 

Materi ini menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan ATI. Forum ini menjadi  ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengatakan, ATI akan mendukung program pemerintah. Kualitas layanan publik akan terus ditingkatkan. 

“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan, Senin (10/8).

Baca Juga:Bawa 1,3 Ton Narkoba dari Teluk Thailand, KRI Kerambit-627 Cegat Kapal MV. King Sun di Kepri

ATI mencatat, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km. Dari jumlah tersebut sebanyak 76 ruas jalan tol dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp 668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. 

Nilai sebesar ini akan menjadi beban bagi APBN bila tidak ada bantuan dari sektor swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi, sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. 

Maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) turut menjadi beban operasional karena mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. 

Sementara, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto mengatakan, perlu ada keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri. Dengan begitu bisa menghasilkan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. 

"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," tutup Kristianto.